Referendum tersebut diyakini sejumlah pihak akan membuka jalan bagi Kirgistan menuju pelaksanaan Pemilu legislatif pertamanya Oktober mendatang.
Lewat referendum ini, rakyat Kirgistan diminta mendukung amEndemen terhadap UUD yang akan memindahkan kekuasaan dari tangan presiden ke perdana menteri.
Amerika Serikat dan Rusia berjanji mendukung pemerintahan kuat di Kirgistan untuk menghindari meluasnya kekacauan di negara Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Afghanistan ini.
Pemimpin sementara Kirgistan, Roza Otunbayeva, yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden terguling Kurmanbek Bakiyev April lalu, telah menolak desakan agar referendum ditunda.
Desakan sejumlah pihak agar pelaksanaan referendum tersebut ditunda setelah pecah pertikaian berdarah antara kelompok etnis Kirgis dan Uzbek.
Namun Otunbayeva menolak desakan tersebut dengan pertimbangan bahwa penundaan referendum justru akan semakin mengancam stabilitas Kirgistan.
Menurut seorang juru bicara kantor wali kota Osh, Roza Otunbayeva akan memberikan suaranya di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) kota Osh.
Kendala besar dalam pelaksanaan referendum ini terjadi di Kirgistan bagian selatan yang penduduknya terbelah dan masih dirundung ketakutan, disamping kondisi daerahnya yang bergunung salju.
Dalam referendum ini, warga Kirgistan diminta menjawab pertanyaan apakah mereka setuju dengan UUD baru?
Di bawah pasal baru UUD tersebut, Roza Otunbayeva akan tetap berkuasa sampai akhir 2011.Kemudian, pemimpin perempuan pertama Kirgistan ini akan mundur.
Selanjutnya, Pemilu legislatif akan dilaksanakan sekali dalam lima tahun dan presiden dibatasi sekali berkuasa untuk enam tahun.
Pertikaian etnis Kirgis dan Uzbek di Kirgistan bagian selatan itu menewaskan sedikitnya 275 orang. (R013/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
