"Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pemerintah akan mengevaluasi serinci mungkin setiap kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan haji," kata anggota Komisi VIII DPR RI Imran Mokhtar di Medan, Selasa.
Ia mengatakan, peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta mengevaluasi pelaksanaan haji setiap tahunnya sangat dibutuhkan supaya peningkatan pelayanan yang diberikan pemerintah dapat terus semakin baik.
"Karena tanpa adanya kontrol dari masyarakat, mustahil pemerintah akan dapat mengetahui kondisi sebenarnya yang langsung dialami para jamaah haji," katanya.
Salah satu bukti kontrol tersebut yang dinilai cukup berhasil adalah tidak digunakannya lagi vaksin meningitis yang diduga mengandung zat yang diharamkan dalam Islam.
"Hal ini sangat menggembirakan calon haji karena mereka menyempurnakan rukun Islam kelimanya bersih dari segala sesuatu yang diharamkan," katanya.
Begitu pula dengan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dibandingkan tahun lalu, sehingga diharapkan akan memudahkan para jemaah.
Walaupun rencananya BPIH tidak setinggi sebelumnya, namun pelayanan dari pemerintah harus tetap maksimal dari mulai jamaah keluar dari rumah menuju asrama haji kemudian ke tanah suci dan kembali ke tanah air.
"Penurunan tersebut masih sangat rasional dan sesuai dengan kebutuhan dasar setiap jemaah haji," katanya.
Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan, rencana di tahun mendatang calon jemaah haji yang berasal dari wilayah yang jauh dari Medan seperti Kota Sibolga dan kabupaten/kota lainnya tidak lagi menginap di Asrama Haji Medan.
Misalnya yang dari Sibolga menginap di Asrama Haji Sibolga sebelum bertolak melalui Bandara Polonia Medan menuju tanah suci.
"Usulan ini cukup penting, sehingga para `tamu Allah` di beberapa daerah tersebut tidak lagi harus menempuh jarak tempuh relatif jauh melalui jalan darat menuju Asrama Haji Medan seperti tahun sebelumnya," katanya.(*)
(T.KR-JRD/B/R014/R014) 27-07-2010 22:11:17
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
