"Padahal kita tahu dana untuk pendidikan itu 20 persen dari APBN, jadi harusnya ini menjadi hal yang penting untuk diinformasikan," katanya di Jakarta, Senin.
Selain itu, ia menyayangkan presiden juga tidak menyentuh soal moral yang kini masyarakat sedang menghadapi banyak tantangan jaman.
"Masalah pornografi yang terus bergulir, dan dekadensi (penurunan) moral yang berkembang di masyarakat belum disentuh," katanya.
Selain itu, menurut dia, Presiden tidak memberikan pernyataan tegas terkait dengan keagamaan.
"Kita ketahui dalam enam bulan terakhir masalah keagamaan memicu isu cukup kuat, dan hingga kini tekanan masih ada, namun sayang, Presiden tidak cukup menaruh perhatian dalam pidato kenegaraan kali ini dengan tidak ada pernyataan yang tegas terkait hal ini," katanya.
Padahal menurut dia, masalah keagamaan merupakan salah satu hal mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. "Ini merupakan salah satu dasar kita bernegara sesuai dengan Pancasila," katanya.
Presiden dalam pidato tersebut mengungkapkan masalah keagaamaan dalam satu paragraf panjang. Dalam pidatonya itu, Presiden menyatakan perlu menjaga dan memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Ia mengungkapkan masih adanya kasus-kasus yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat yang berbeda dalam identitas agama, etnis, suku dan kedaerahan.
"Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Inilah sesungguhnya falsafah "hidup rukun dan damai dalam kemajemukan". Inilah sesungguhnya makna utuh dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut dan jalankan," kata Presiden.
Presiden menyampaikan pidato kenegaraan pada kali ini di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini merupakan pengalaman pertama pidato kenegaran yang disampaikan kepada DPR dan DPD secera bersama.
(M041/U002/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
