"Presiden dipilih oleh 62 persen pemilih pada pemilu legislatif secara langsung tahun 2009. Pada periode kedua ini Presiden baru menjalankan tugas-tugasnya selama satu tahun," kata Aburizal Bakrie usai berbuka puasa dengan masyarakat di Masjid Al Falaah, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat malam.
Aburizal meminta masyarakat untuk bisa menghormati Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya selama lima tahun sesuai aturan perundangan.
Menurut dia, Presiden Yudhoyono baru menjalani masa jabatan di periode kedua selama satu tahun.
"Presiden harus diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugasnya berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara Indonesia hingga masa jabatannya selesai," kata mantan Menko Perekonomian dan Menko Kesra ini.
Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2014, kata dia, sesuai amanah undang-undang Presiden Yudhoyono tidak bisa dipilih kembali untuk periode ketiga, sehingga masyarakat akan mencari calon pemimpin yang lain.
Namun masyarakat, katanya, jangan sekarang meminta agar Presiden berhenti dari jabatannya di tengah jalan.
"Kalau sampai ada pihak-pihak yang meminta Presiden berhenti sebelum selesai masa jabatannya itu tidak baik," katanya.
Menurut dia, Partai Golkar yang menjadi pemerintah dalam pembangunan, melihat kebijakan pemerintah ada yang sudah baik dan ada yang masih belum baik.
Terhadap kebijkan yang masih kurang, katanya, maka harus diperbaiki, sedangkan terhadap kebijakan yang sudah baik diupayakan lebih baik.
Menurut Aburizal, Partai Golkar juga menyampaikan keluhannya terhadap kebijakan pemerintah yang masih belum baik, misalnya meminta agar pemerintah menangani lebih serius masalah pangan. Presiden juga sudah menyampaikan persoalan penanganan masalah pangan ini dalam pidatonya.
Partai Golkar, kata dia, juga menyampaikan keluhannya soal perlu peningkatan pelayanan pendidikan, karena tenaga kerja Indonesia saat ini sebagian besar masih memiliki skill rendah yakni sekitar 53 persen masih berijazah sekolah dasar.
Menurut dia, Indonesia harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelayanan pendidikan agar tenaga kerja Indonesia memiliki skill lebih baik lagi.
"Keluhan-keluhan itu disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi justru untuk memotivasi pemerintah agar melakukan percepatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia," katanya. (R024/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Tetapi yg dikritik disini bukan orannya tetapi sepak terjangnya yg lamban dan peragu dalam setiap ketetapan / kedisiplinan & tak punya wibawa sbg pemimpin.
tak spt Soeharto.
Contoh yg di depan mata,melindungi umat minoritas saja tak becus,di hina malaysia diam saja,Rakyat semakin sengsara terbelit kebutuhan ekonomi.Bisanya cuma berMurah hati sama koruptor.