"Indonesia masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga asal inflasi bisa ditekan, tapi kebijakan fiskal kita terlalu konservatif. Gaya seperti itu tidak cocok, harus lebih agresif," katanya dalam paparan proyeksi ekonomi Bank Permata di Jakarta, Selasa.
Tony menjelaskan dengan defisit APBN yang 1,7 persen dibanding GDP maka pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membangun infrastruktur yang penting untuk kelancaran distribusi barang.
"Itu ibarat Telkomsel tidak mengeluarkan capex maka 4 tahun lagi tidak akan panen. Kalau Indonesia tidak menanam diinfrastruktur maka 2-4 tahun kemudian kita jadi bangsa yang sangat tidak kompetitif, distribusi barang tidak lancar, konsumsi BBM lebih banyak," ujarnya.
Dalam APBN 2010, pemerintah hanya mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur sebesar tiga persen dari GDP atau kurang dari Rp200 triliun. Padahal, menurut Tony, setidaknya Indonesia membutuhkan hingga lima persen dari GDP atau sekitar Rp400 triliun per tahun.
"Kita kalah dibanding India, Laos, Mongolia, Vietnam dan Brasil yang anggaran untuk infrastrukturnya sekitar lima persen. Yang terbaik itu China, 10 dari GDP-nya atau senilai 500 miliar dolar AS digunakan untuk pembangunan infrastruktur, itu hampir setara dengan GDP Indonesia yang mencapai 650 miliar dolar AS," tuturnya.
Tony mengatakan Indonesia seharusnya dikelola seperti sebuah perusahaan yang membutuhkan ekspansi dengan mengalokasikan tambahan capex meskipun diperoleh melalui utang.
"Capex pemerintah hanya tujuh persen, kalau bisa ditingkatkan nantinya bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Meski APBN dinilai konservatif, Tomy memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2010 minimal mencapai enam persen sedangkan 2011 bisa mencapai 6,4 persen.
"Inflasi akan jadi problem karena bisa lebih dari enam persen. BI Rate bisa lebih dari tujuh persen di akhir tahun," tambahnya.(*)
(T.E014/A026/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
