"Kami minta agar desain dan anggaran yang sudah terpublikasi dibatalkan, kemudian didesain ulang dan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN 2010 dihitung ulang," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, di Jakarta, Minggu.
Menurut Romy, PPP mengusulkan agar gedung baru DPR didesain ulan dengan fasilitas hanya untuk keperluan kantor, tidak ditambah dengan fasilitas lain yang bukan untuk keperluan kantor.
PPP juga meminta agar anggarannya dihitung ulang dan dianggarkan baru yang lebih wajar.
"Pembangunan gedung baru DPR kebutuhannya untuk menampung sekitar 800 hingga 2.500 orang," kata anggota Komisi VII DPR ini.
Mereka adalah anggota DPR, tenaga ahli, asisten, dan sekretariat yang saat ini berkantor di Gedung Nusantara I.
Dengan dibangunnya gedung baru, kata dia, maka kebutuhannya untuk menampung tambahan tenaga ahli yang tidak tertampung di Gedung Nusantara I.
"Untuk meningkatkan kinerja DPR, maka setiap DPR akan ditambah tenaga ahlinya dari satu menjadi lima orang," katanya.
Itu berarti, kata dia, akan ada tambahan kebutuhan ruangan sebanyak empat kali 560 orang yakni sebanyak 2.240 orang tenaga ahli.
Dari jumlah orang yang sudah ada dan dengan tambahan sebanyak 2.240 orang, kata dia, maka gedung baru kebutuhannya untuk menampung sekitar 4.000 orang.
Menurut dia, jika asumsi luas yang wajar untuk ruangan setiap orang seluas 16 meter persegi itu berarti kebutuhan ruangannya seluas 64.000 meter persegi.
Di luar ruangan kerja, masih ada ruangan pendukung seperti utilitas dan ruang rapat sekitar 40 persen sehingga luas seluruhnya 89.600 meter persegi.
"Dengan asumsi harga bangunan per meter persegi Rp5 juta, maka kebutuhan seluruhnya sebanyak Rp448 miliar," katanya.
Menurut dia, dengan asumsi tersebut, anggaran yang sudah dianggarkan pada APBN 2010 sudah mencukupi untuk pembangunan gedung baru.
Fraksi PPP di DPR, katanya, juga menyatakan akan tetap menempati gedung lama di Nusantara I.
Menurut Romy, angka Rp1,16 triliun untuk pembangunan gedung baru DPR terlalu mahal sehingga bisa melukai rasa keadilan masyarakat.
Kelebihan dari anggaran setelah dilakukan penghitungan ulang, kata dia, lebih baik dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan atau untuk menurunkan biaya pendidikan.(*)
(T.R024/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
