Ahli bantah pengangguran dan rokok ilegal karena pengendalian tembakau

Ahli bantah pengangguran dan rokok ilegal karena pengendalian tembakau

Ekonom senior Faisal Basri menyampaikan pandangan terkait peluang ekonomi pasca Leaders Summit on Climate dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (27/4/2021). (ANTARA/Sugiharto purnama)

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Faisal Basri membantah sejumlah mitos atau alasan yang ingin menghambat upaya pengendalian tembakau seperti akan terjadi peningkatan pengangguran dan rokok ilegal kian marak karena tembakau dikendalikan.

Faisal menuturkan pengendalian tembakau juga tidak merugikan petani tembakau, sehingga tidak perlu membuat petani atau buruh tembakau sebagai tameng untuk menghalangi pengendalian tembakau.

"Kita sepakat melindungi petani, memberdayakan petani dengan meningkatkan kesejahteraan petani, tapi dengan tidak menanam tembakau," kata Faisal dalam diskusi virtual Pengendalian Tembakau, Jakarta, Jumat.

Produksi tembakau lokal sekitar 200.000 ton sedangkan kebutuhan sekitar 300.000 ton. Jadi, seluruh produksi nasional bakal terserap oleh industri pengguna tembakau.

Baca juga: Pakar: Diversifikasi dan alih tanam dukung pengendalian tembakau

Baca juga: Serikat pekerja rokok minta Jokowi batalkan revisi PP Produk Tembakau


Faisal juga menuturkan pengendalian tembakau bukan menyebabkan rokok ilegal makin marak. Alasan kalau tembakau dikendalikan maka rokok kian marak mirip dengan alasan legalisasi ekspor benih lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sudah merupakan kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat," tuturnya.

Faisal juga membantah mitos atau alasan pengendalian tembakau yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Perlu diketahui bahwa mayoritas rokok di Indonesia adalah sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Sementara, sigaret kretek tangan tidak dinaikkan cukainya.

Dia menuturkan jangan seolah-olah semua industri rokok adalah padat karya dengan menghasilkan sigaret kretek tangan, padahal tidak demikian kenyataannya.

"Sebesar 3/4 rokok itu sigaret kretek mesin," tuturnya.

Alasan lain yang digunakan adalah terkait penerimaan negara dari cukai rokok. Padahal tujuan pengenaan cukai adalah untuk mengendalikan tembakau.

Negara seharusnya mendorong penciptaan nilai bukan pengerukan nilai sehingga tidak "tersandera" dengan bergantung pada cukai rokok untuk kontribusi penerimaan negara.*

Baca juga: Tim Kemenko Perekonomian turun ke Jember data potensi ekspor

Baca juga: Sleman terus dorong implementasi kawasan tanpa rokok

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ekonom Faisal: Arif Satria layak pimpin Badan Pangan Nasional

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar