Dewan desak pemerintah jelaskan wacana PPN jasa pendidikan

Dewan desak pemerintah jelaskan wacana PPN jasa pendidikan

Dokumen - Rektor UNS Jamal Wiwoho (kiri) dan Ketua Senat UNS Adi Sulistyono (kanan) mengalungkan samir guru besar kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah) pada acara Sidang Senat Terbuka di Auditorium UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (26/8/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha.

Jadi tugas negara membiayai pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai pendidikan dan dipajaki pula
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah menjelaskan soal wacana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada sektor jasa pendidikan, termasuk diantaranya sekolah.

“Sedangkan negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan menurut konstitusi,” ujar Abdul Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Legislator : Biaya pendidikan berpotensi meningkat jika dikenakan PPN

Ia heran dengan wacana tersebut karena konstitusi menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945. Dalam amandemen ke-4 UUD 1945, pasal 31 Ayat (2) menyebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

“Jadi tugas negara membiayai pendidikan rakyat, bukan sebaliknya rakyat membiayai pendidikan dan dipajaki pula,” terang dia.

Baca juga: P2G nilai PPN jasa pendidikan membuka komersialisasi pendidikan

Selain itu, pasal 31 ayat (4) nya merupakan mandat bagi pemerintah untuk mengalokasikan sebesar 20 persen belanja negara untuk pendidikan.

“Kalau kemudian dipajakin 12 persen, nilainya menjadi berkurang lagi, ini sama saja akal-akalan,” cetus Fikri.

Fikri mengingatkan pelanggaran atas konstitusi memiliki konsekuensi yang serius, terlebih menyangkut pendidikan anak bangsa.

Baca juga: CIPS: PPN pendidikan kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi

Dia menilai wacana itu mencederai cita-cita pendiri bangsa yang tertulis jelas dalam preambule UUD 1945, yakni tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fikri justru meminta pemerintah berpikir dengan jernih dan lurus. Pendidikan diposisikan sebagai investasi bagi bangsa ini, bukan dihitung sebagai sektor komersial yang pantas dikenakan pajak.

Pewarta: Indriani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kilas NusAntara Pagi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar