"Kita sudah punya sistem TI tapi belum lengkap dan memadai. Kalau ada apa-apa bisa down dan sangat membahayakan," kata Menkeu dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, sistem TI di Kemenkeu juga tidak up to date, dalam arti masing-masing belum tentu punya kesiapan operasi pelayanan yang stabil, dan memori yang kuat.
Menurut dia, sistem TI Kemenkeu hingga saat ini juga belum punya solusi integrasi karena masing-masing direktorat jenderal memiliki sistem TI sendiri-sendiri.
"Sistem TI di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Bea dan Cukai, serta lainnya, belum terintegrasi," katanya.
Menurut dia, masih lemah dan tidak terintegrasinya sistem TI itu bisa menjadi penyumbang biaya yang sangat mahal.
Menkeu juga mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki manajemen information system sehingga tidak dapat menyediakan informasi yang up to date.
Menkeu juga mencontohkan bhawa sistem penjaluran di Ditjen Bea Cukai belum didukung dengan profiling masing-masing perusahaan yang memadai.
"Selain itu pemeriksaan fisik barang lama, penetapan tarif dan nilai paban tidak ada kepastian, dan kadang database tidak lengkap. Efektivitas pengawasan barang berisiko tinggi juga masih rendah sekali, proses penindakan kepabeanan dan cukai rawan KKN, kalau ada proses penyelesaian perkara kepabenan dan cukai berlarut-larut," katanya.
Menurut Menkeu, pihaknya harus membenahi masalah sistem TI sebagai antisipasi pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015.
"Indonesia akan menjadi bagian dari Masyarakat ASEAN 2015, sistem tekonologi kita harus selaras dengan negara ASEAN lain yang sudah berkembang," katanya.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
