"Untuk terciptanya ketertiban beribadah antarumat beragama di Indonesia, jangan sampai terjadi tirani minoritas terhadap mayoritas atau sebaliknya," kata dia usai memberikan kuliah umum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Bandarlampung, Kamis.
Ia menyebutkan, bila terjadi tirani minoritas terhadap mayoritas atau sebaliknya akan sangat merugikan kerukunan, ketentraman dan kedamaian.
Menurut doktor filsafat dari McGill University, Amerika Serikat ini, masalah beribadah di tempat-tempat peribadatan harus tetap diatur sebab Indonesia adalah negara hukum dan sangat menghormati konstitusi. Oleh karena itu, masalah ini harus diatur oleh negara.
"La kalau tidak diatur nanti bagaimana, bisa tidak tertib," ujarnya.
Dirinya tidak setuju bila Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 dan No 8/2006 yang mengatur tentang Pendirian tempat Peribadatan dihapuskan.
Yudian menilai SKB tersebut bukan berarti diskriminatif namun justru untuk ketertiban bersama. Bahkan bila perlu direvisi atau bahkan bisa ditingkatkan menjadi undang-undang dan konsisten melaksanakannya.
Terkait insiden insiden antara jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan sejumlah pemuda Islam di Pondok Timur Indah, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu, ia mengajak semua pihak untuk pandai mengambil hikmah atas insiden tindak kekerasan tersebut.
"Setidaknya saling menghargai terhadap sesama, tidak ada tirani minoritas atas mayoritas atau sebaliknya dan merukunkan kembali," kata dia.
Kuliah umum yang diikuti oleh ratusan mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Raden Intan itu dibuka Rektor IAIN setempat Prof Dr H Musa Sueb MA, dihadiri Dekan Fakultas Syariah Drs Faisal MH, Pembantu Rektor III Dr Moh Mukri, pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Prof Dr H Suharto SH MA dan sejumlah staf pengajar lainnya. (*)
(T.A054/Z002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
