"Temuan informasi baru belakangan ini, sedikit demi sedikit mulai terkuak. Untuk itu, langkah Komisi II kami dukung," kata Abidin menanggapi langkah investigatif komisi itu guna mengurai sistem kerjasama dan pengelolaan saham Newmont yang kini dimiliki konsorsium.
Tidak hanya soal divestasi, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi positif terhadap upaya pengusutan alokasi dana pemberdayaan masyarakat yang diberikan Newmont kepada pemerintah setempat senilai Rp146 miliar atau sekitar 38 juta dolar AS.
"Yang dilakukan Komisi II adalah amanah paripurna sebagai forum tertinggi. Apalagi, itu bagian dari tugas pokok DPRD melakukan kontrol sebagaimana amanat Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang keuangan," katanya, di Taliwang.
Baru-baru ini, ia selaku pimpinan DPRD juga menerima laporan resmi Komisi II seputar sejumlah temuan penting terkait hasil pertemuan dengan para pihak, baik PT NNT, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) serta berikutnya rencana pemanggilan PT Multi Daerah Bersaing (MDB).
Agenda lanjutan untuk mengkroscek berbagai hal yang berkenaan proses divestasi, pembagian deviden berikut skema kerjasama dengan salah satu perusahaan investasi, anak perusahaan PT Bumi Resource, Bakrie Group juga diharapkan terus diteliti.
"Fraksi PKS berharap kepada komisi itu agar benar-benar menuntaskan dugaan kisruh dan kejanggalan dalam proses divestasi itu secara bertanggung jawab dan transparan. Tujuannya, agar publik Sumbawa Barat dan NTB, dapat benar-benar mengetahui pola kerjasama berikut potensi pengelolaan keuangan dari divestasi ini yang begitu besar demi kemaslahatan masyarakat," tandasnya.
Proses klarifikasi DPRD terkait kebijakan kerjasama antara daerah terkait divestasi tadi dilaporkan masih terus berlanjut. Bupati Sumbawa Barat, KH. Zulkifli Muhadli, adalah salah satu pihak yang akan dipanggil Komisi ini guna dimintai klarifikasi. (ANT-231/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
