"Ada masalah internal di Kepolisian yakni adanya pemilihan Kapolri dan itu membuat mereka lalai dalam menjalankan tugasnya," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Karena sibuk dengan urusan internal mereka, nyawa masyarakat tak berdosa menjadi korban.
Ia juga mempertanyakan nyawa masyarakat yang mudah hilang akibat kelalaian Polri.
Dirinya menyoroti kinerja polisi sebab kelompok yang melakukan kekerasan ini sebenarnya sudah teridentifikasi oleh polisi tapi terkesan ada pembiaran.
"Untuk menuntaskan itu bukan hal yang berat bagi polisi karena polisi sudah mengetahui kelompok-kelompok tersebut," kata Anis.
Ia mengatakan, Kapolri hingga kesatuan yang paling rendah di jajaran Polri harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa masyarakat tersebut.
"Tapi selalu Polisi selalu menyalahkan masyarakat," kata dia.
Dia juga meminta agar mempercepat pemilihan Kapolri agar Kapolri baru bisa menyelesaikan persoalan internal mereka dan menyelesaikan bentrokan-bentrokan.
"Percepat pemilihan Kapolri, tugas utama lakukan konsolidasi internal, dan kasus-kasus yang ada pasti selesai," katanya.
Ia juga menyayang sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya bisa meminta dan menghimbau terkait kejadian dan bentrokan di beberapa wilayah di tanah air.
"Sekarang bukan zamannya lagi untuk meminta, menghimbau, tapi presiden punya tool untuk memerintah, bahkan turun langsung menindak," ujar Sekjen PKS itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Fachri Hamzah mengatakan kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhnya reputasi institusi polri.
"Jadi jangan gagah-gagahan menangkap teroris, tapi preman di ibukota tidak ditertibkan. Ini harus menjadi bahan introspeksi Polri," kata Fachri.
Ia menambahkan, apa yang terjadi kemarin itu, adalah kejadian di depan mata yang seharusnya bisa diantisipasi.
"Bayangkan ada tindak kekerasan yang memakan korban jiwa terjadi di depan pengadilan suatu tempat yang seharusnya steril dan sebenarnya sudah bisa diantisipasi," kata dia.
Menurut dia, sumber kekacauan di masyarakat adalah adanya pembangkangan dan ketidaktakutan terhadap institusi Polri.
"Atas kejadian ini, kemampuan Kapolda patut dipertanyakan karena dia tidak mengerti semua jenis kejahatan yang akan terjadi. Yang dikhawatirkan adalah jika para pelaku terintegrasi dengan kepentingan aparat keamanan. Ada semacam pembiaran dan penggunaan oleh aparat," kata dia.
Oleh karena itu, Kapolri baru harus membenahi internal Polri.
"Karena, jika internal polri tida dibenahi, maka residu konflik internal itu akan menyebar di masyarakat, seperti teroris dan kerusuhan," kata Fachri.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
