"Kami akan memfokuskan pemantauan pada masalah transportasi dan pemondokkan yang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Radityo Gumbiro setibanya di KAA Jeddah, Selasa malam.
Tim Komisi VIII DPR-RI dijemput oleh Konjen RI di Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, Wakil Ketua 1 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Zaenal Abidin Supi dan Kepala Daerah Kerja Jeddah PPIH Subhan Cholid,
Dari laporan yang diterima Komisi VIII DPR, menurut Radityo Gumbiro, jemaah calon haji masih mengeluhkan transportasi dari pemondokkan di ke Masjidil Haram.
Menurut catatan ANTARA, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyewa 315 bus yang dikelola oleh Muasassah (penylenggara haji Arab Saudi) untuk mengangkut jemaah calhaj Indonesia dari pemondokan yang tersebar di 11 wilayah di Mekah ke Masjidil Haram.
Para pengemudi shuttle bus yang sebagian besar berasal dari Mesir dan Syria kadang-kadang tidak mematuhi kewajiban untuk menjalani lima rit sehari (dari pemondokan ke Masjidil Haram), akibat lemahnya pengawasan.
Akibatnya, calhaj sering menunggu berjam-jam di halte pemberangkatan atau di pintu-pintu keluar Masjidil Haram saat hendak pulang ke pemondokan seusai "Tawaf" (mengelilingi Ka`bah tujuh putaran) atau "Sa`i" (lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah), melakukan shalat wajib atau sekedar menghabiskan waktu di mesjid yang diyakini umat Islam sakral itu.
Mengenai pemondokan, Radityo mengatakan bahwa pada saat Raker, Menag Suryadarma Ali sudah berkomitmen akan menyediakan pemondokkan paling jauh 4 km dari Masjidil Haram pada saat penyelenggaraan haji 2010 mendatang.
Saat ini sebagian besar pemondokan calhaj RI berada di Ring 2 (143.600 jemaah atau 73,6 persen) yang berjarak terjauh tujuh km dari Masjidil Haram dan sebagian di Ring 1 (52,500 jemaah atau 26,4 persen) yang berjarak terjauh dua km dari Masjidil Haram.
"Mengenai besarnya biaya, ya relatif lah. Memang ada bantuan dari APBN. Yang penting kalaupun ada kenaikan harus disertai dengan pelayanan yang lebih baik," tuturnya.
Menurut Radityo, calhaj sudah mengeluarkan uang untuk ongkos naik haji yang tidak sedikit, jadi harus mendapatkan pelayanan yang baik.
Tim Komisi VIII DPR juga menyambut baik, kebijakan Depag yang sudah meng-ISO-kan penyelenggaraan haji.
"Banyaknya jumlah calon haji besar bukan hambatan bagi penyelenggara ibadah haji untuk tidak meningkatkan kualitas layanannya," tutur Radityo.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
