Namun, pihaknya juga tidak bisa mengontrol satu per satu permohonan KTP karena mereka yang berasal dari luar daerah juga membawa surat pindah untuk diproses di Solo, kata Joko Widodo usai kegiatan sosialisasi Zona Selamat Sekolah (Zoss) di Solo, Selasa.
"Kami sulit mengecek satu per satu permohonan KTP. Hal itu diketahui setelah kejadian karena mereka membuat KTP sesuai persyaratan," kata Joko Widodo.
Menurut dia, pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan tentunya akan memproses permohonan mereka jika persyaratannya sudah sesuai aturan yang berlaku.
Kendati demikian, pihaknya akan segera mencari solusinya agar peristiwa seperti rombongan calon haji Kota Surakarta yang berasal dari luar daerah tidak terjadi lagi pada kegiatan haji selanjutnya.
Menurut dia, pemkot segera membahas dan mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur masalah tersebut karena hal itu belum ada peraturan yang mengatur.
"Kami akan memproses surat pindah dengan membuatkan KTP baru setelah yang bersangkutan berdomisili selama enam bulan berturut-turut di kota ini," katanya.
Sementara itu, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Adi Sumarmo Surakarta merasa prihatin setelah mengetahui adanya dugaan pemalsuan data sebanyak 110 calon haji dari luar Jawa Tengah yang ikut berangkat dengan rombongan kelompok terbang (kloter) 86 asal Kota Solo.
Dugaan tersebut diketahui ketika PPIH Embarkasi Surakarta melaksanakan pemeriksaan calon haji kloter 86 asal Kota Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Kamis (19/11).
Satgas PPIH di Asrama Haji Donohudan ketika memeriksa surat identitas dari calon haji kloter tersebut menemukan beberapa jemaah yang tidak bisa berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia.
Bahkan, ketika memperhatikan daftar calon penumpang pesawat (pramanifes) kloter 86 nampak deretan nama sebanyak 110 orang dari RT 06 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Solo.
Terkait indikasi adanya calon haji luar Jateng yang bergabung kloter 86 asal Kota Surakarta, sejumlah jemaah mengakui ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, Bali, NTB dan Surabaya.
Menurut Kasubbag Pengumpul dan Pengolahan Data PPIH Embarkasi Surakarta, Ahmad Suaidi, hal tersebut menyangkut masalah Kuota Haji Jawa Tengah yang peruntukannya untuk masyarakat Jawa Tengah, sehingga peristiwa itu merugikan masyarakat setempat. (*)
Editor: Luki Satrio
Copyright © ANTARA 2009
