"Pemprov Jateng akan segera memberikan penjelasan kepada kepala pemerintah daerah atau wali kota dan bupati terkait kependudukan di daerah masing-masing," kata Kepala Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) II Jateng, Ahmad Antono, di sela-sela penyambutan kedatangan jemaah haji kloter pertama di Bandara Adi Sumarmo Surakarta, Kamis.
Menurut Antono, terkait adanya indikasi sekitar 150-an calon haji asal daerah lain yang masuk rombongan jemaah Surakarta merupakan masalah bersama yang harus disikapi dengan baik.
"Masalah kependudukan ini menjadi tanggung jawab bersama khususnya bagi pemerintah daerah karena sebagai pintu awal proses pendaftaran ibadah haji," katanya.
Antono menjelaskan, pemprov akan melakukan evaluasi di mana bagian yang lemah dalam penyelenggaraan haji tahun ini dapat ditutup seperti masalah kependudukan.
"Kita segera pemberikan penjelasan kepada wali kota dan bupati bahwa ada jemaah dari daerah lain yang masuk sehingga mereka dapat mengantisipasi. Kita memprioritaskan warga dari daerah sendiri dulu," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah nantinya melakukan kontrol munculnya kartu tanda penduduk (KTP) baru dan menyikapi dengan baik dan tidak menimbulkan permasalah baru.
"Antispasinya kita harus memperketat administrasi kependudukan terutama di tingkat desa/kelurahan," katanya.
Sementara Ketua PPIH Dembarkasi Surakarta H. Masyhudi mengatakan, proses ibadah haji dalam pendaftarkan seharusnya langsung oleh jemaah terkait tidak melalui rombongan sehingga munculnya jemaah masuk ke daerah lain bisa dihindarikan.
Terkait hal tersebut, kata Masyhudi, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menitipkan pesan untuk menyampaikan maaf kepada masyarakat Jateng ternyata tahun ini masih ada indikasi jemaah dari provinsi lain.
Namun, kata dia, hal itu tidak bisa dihindari jika masing-masing unsur tidak melakukan antisipasi dan mewaspadai dengan adanya jemaah masuk dari provinsi lain.
Oleh karena itu, indikasi jemaah daerah lain masuk di Surakarta itu agar tidak terulang kembali, maka harus dikawal bersama oleh unsur terkait.
Pemerintah daerah harus bisa mewaspadai dan memantau adanya warga lain yang masuk karena pada hakekatnya kuota Jateng untuk masyarakat Jateng.
"Kuota haji Jateng seharusnya juga untuk masyarakat Jateng. Jika masuk jemaah calon haji dari daerah akan merugikan masyarakat Jateng," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
