Sumbar sinkronkan program "food estate" dengan pertanian di pesantren

Sumbar sinkronkan program "food estate" dengan pertanian di pesantren

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengunjungi pesantren di Solok Selatan. ANTARA/ Dokumentasi Adpim Sumbar

Jika pesantren memiliki lahan kosong yang bisa ditanami jagung dan bisa disinkronkan dengan program itu, maka bantuan yang sama juga akan bisa diberikan sehingga lahan kosong bisa segera memberikan manfaat.
Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan pihaknya akan menjajaki kemungkinan sinkronisasi program "food estate" dengan usaha pertanian di pesantren agar efeknya tidak hanya pada ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kualitas bidang pendidikan.

"Kita ada rencana dengan Pemkab Solok Selatan untuk program food estate dengan luas lahan sekitar dua ribu hektare. Kalau program ini bisa disinkronkan dengan pertanian yang dikelola pesantren, manfaatnya akan lebih besar," katanya saat mengunjungi Pondok Pesantren Muhammad Al- Fatih di Kabupaten Solok Selatan, Minggu.

Ia mengatakan program food estate itu direncanakan untuk tanaman jagung. Akan ada bantuan pemerintah untuk mensukseskan program tersebut seperti bantuan bibit, alat hingga pemupukan.

Jika pesantren memiliki lahan kosong yang bisa ditanami jagung dan bisa disinkronkan dengan program itu, maka bantuan yang sama juga akan bisa diberikan sehingga lahan kosong bisa segera memberikan manfaat.

"Ini salah satu solusi yang bisa dijajaki. Jika nanti ternyata tidak bisa secara aturan, pesantren tetap bisa melayangkan prosposal dengan perencanaan yang baik kepada pemerintah kabupaten atau provinsi. Mudha-mudahan ada jalan untuk bisa dibantu," ujarnya.

Ia mengatakan Pondok Pesantren Muhammad Al- Fatih memberikan pendidikan gratis bagi santri. Semua tidak dipungut biaya selain untuk kebutuhan makan dan pakaian yang digunakan santri saat menuntut ilmu.
Baca juga: Ketua DPD sarankan " food estate" Sumbar dimulai dari lahan kecil
Baca juga: Pesantren Ramadhan wujudkan Solok jadi Kota Beras Serambi Madinah


Kebijakan pesantren itu sangat positif, mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya bisa membantu mengurangi angka pengangguran dan menekan kemiskinan.

Saat ini, Pemprov Sumbar tengah memperkuat hubungan dengan beberapa negara diantaranya Mesir, Arab Saudi, Turki, Maroko, Qatar dan Kuwait. Itu menjadi kesempatan bagi lulusan pesantren untuk bisa menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi ke luar negeri.

Pimpinan Pesantren Muhammad Al- Fatih Ondra Aiko, S, HI, MH mengatakan pesantren itu memberikan pendidikan gratis kepada 53 orang santri yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan. Program unggulan yang dikedepankan adalah tahfizd Al Quran.

"Ini sebenarnya terinspirasi dari program Gubernur Sumbar Mahyeldi yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota yaitu memberikan akses jalur prestasi untuk melanjutkan sekolah bagi yang hafal Al Quran. Selain itu juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa," katanya.

Saat ini asrama untuk santriwati sudah cukup bagus, meski belum selesai 100 persen. Tetapi untuk asrama santri masih jauh dari maksimal. Belajar masih di mushalla karena belum memiliki ruang belajar yang layak. Kalau hujan asrama tidak bisa ditempati karena bocor.

"Kami berharap ada bantuan untuk ruang belajar dan asrama ini," ujarnya.

Selain itu pesantren juga memiliki lahan 10 hektare yang rencananya akan diolah menjadi lahan pertanian guna membiayai operasional karena sebagian siswa diberikan pendidikan gratis. Namun karena keterbatasan, lahan itu masih belum bisa diolah.

"Mudah-mudahan dengan kedatangan Gubernur juga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk hal itu," harapnya.

Hadir dalam ramah tamah tersebut Wakil Bupati Solok selatan, Anggota DPRD Solok Selatan dan pengurus ponpes.
Baca juga: Mentan harap Food Estate di daerah bisa pasok pangan seluruh Indonesia
 

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Temanggung siapkan 900 hektare untuk lumbung pangan hortikultura

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar