"Karena tuan rumah (Belanda) tidak memberikan kepastian soal jaminan keamanan dan keselamatan kepada kepala negara kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono sudah benar," ujar Muzani, Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi I DPR itu menambahkan, soal Republik Maluku Selatan (RMS) yang dijadikan alasan penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono, sebenarnya sudah selesai dan tidak punya kekuatan sama sekali.
"Tapi difasilitasi oleh pemerintah Belanda sehingga mempunyai kekuatan," kata Muzani.
Anggota Komisi I lainnya, Yorris Raweyai mengatakan, penundaan kunjungan Presiden Yudhoyono adalah langkah tepat.
"Kita tidak terima sebagai bangsa karena ini menyangkut harga diri bangsa. Tidak mungkin beliau (Presiden Yudhoyono) ke sana, lalu akan dihadang pengadilan HAM," kata Yorris.
Karena itu, Komisi I DPR akan segera menggelar rapat guna mencari mencari apa alasan mendasar pembatalan itu.
"Sekarang, bagaimana Komisi I maupun DPR secara keseluruhan untuk mulai bertanya dan ada mekanisme di situ. Komisi I harus memanggil Kepala BIN, Menteri Luar Negeri untuk meminta penjelasan penyebab batalnya kunjungan Presiden Yudhoyono itu," kata Yorris.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos menyayangkan penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda.
"Logikanya, bila seorang kepala negara datang ke suatu negara, maka pemerintah setempat 100 persen harus menjamin keselamatan kepala negara yang berkunjung. Presiden mempunyai kekebalan diplomatik," kata Bang Yos, panggilan Sutiyoso.
Bang Yos memperkirakan, pembatalan kunjungan tersebut oleh Presiden Yudhoyono bisa disebabkan hal lain di luar masalah pengadilan HAM dan RMS di Belanda.
"Mungkin ada hal lain di luar itu. Ada laporan yang masuk ke Presiden Yudhoyono selain masalah pengadilan HAM di Belanda," ujar Bang Yos.
Beda dengan kasus yang dialami oleh Bang Yos sewaktu berkunjung ke Australia, beberapa waktu lalu. Ia didatangi oleh Polisi Federal Australia.
"Tapi saya melawan karena kurang koordinasi," kata dia. (*)
(ANT-134/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
