"Seharusnya semua lembaga bisa dipertanyakan laporan keuangan dan sumber pendanaannya melalui audit berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," katanya usai acara diskusi publik bertema "Nasionalisme Vs Neokolonalisme Perdagangan" di Jakarta, Selasa.
Menurut Teguh, faktanya banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pengrusakan alam di Indonesia untuk kepentingannya sendiri.
"Saya melihat masalah tersebut sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri dengan menjual kedaulatan bangsa untuk kepentingannya sendiri," tegasnya.
Penegakan hukum, lanjutnya, diperlukan jika benar lembaga tersebut melakukan kesalahan dan pemerintah seharusnya memberikan sanksi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengatakan, jika terjadi konflik maka sudah seharusnya dilakukan audit.
Menurut dia, pemerintah harus aktif melindungi produk dalam negeri dan membentuk tim independen bila diperlukan untuk menganalisa data pada salah satu lembaga lingkungan.
Berbeda dengan itu, politisi muda Partai Demokrat BigSolon Sihombing berharap, agar masyarakat lebih bersabar dan memberikan waktu kepada presiden untuk menindaklanjuti kasus lingkungan tersebut.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menutup mata dan telinga terhadap kasus tersebut, jangan sampai kasus itu menjadi tunggangan penumpang gelap," katanya.
Ia mengatakan, dirinya setuju jika dilakukan audit terhadap lembaga tersebut dan pemerintah harus bersifat tegas terhadap kepentingan asing di dalam negeri.
"Namun, kita juga harus jeli dan mencermati dalam setiap permasalahan tanpa harus melakukan kudeta," katanya.
Diduga terdapat agenda terselubung merapatnya kapal milik Greenpeace, Rainbow Warrior, ke pelabuhan Tanjung Priok. LSM internasional itu diduga membawa misi sistematis pihak asing untuk menekan produk-produk Indonesia menjelang pasar bebas 2014.(*)
(ANT-006/Z002/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
