"Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2008 diketahui bahwa penyelewengan bahan bakar minyak terbesar terjadi pada sektor transportasi laut," katanya di Bengkulu.
Ia mengatakan penyelewengan yang tinggi mencapai 63 persen sehingga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasaran.
Dijelaskannya, pendistribusian jenis BBM tertentu premium dan minyak solar, saat ini masih menggunakan sistem terbuka sehingga masih berpeluang terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan tepat volume.
Dampaknya jumlah yang didistribusikan belum menggambarkan kebutuhan yang nyata dari konsumsi transportasi laut.
"Untuk itu pengawasan terhadap distribusi BBM untuk transportasi laut meskipun kami belum memiliki data yang akurat tentang pengguna BBM, serta alokasi berdasarkan kebutuhan riil sektor transportasi laut," jelasnya.
Setiap tahun realisasi pendistribusian BBM premium dan solar untuk transportasi terus meningkat melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.
Peningkatan signifikan terjadi mulai 2007 yakni 10 miliar liter padahal kuota hanya 9,8 miliar liter atau naik sekitar 9,68 persen.
Pada 2008 kuota BBM transportasi laut pemerintah menyediakan 11 miliar liter dan realisasinya sebesar 11,8 miliar liter atau naik sebesar 7,60 persen.
Peningkatan realisasi juga terjadi pada 2009 sebesar 2,25 persen, dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah 11,8 miliar liter sedangkan realisasinya 12 miliar liter.
Konsultan mitra Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Bengkulu Harry Yok mengatakan, untuk menghindari penyelewengan BBM transportasi laut di Bengkulu, dalam waktu akan melakukan inventarisasi data dengan melibatkan pihak PT.Pertamina, Hiswana Migas, Adpel, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dengan inventarisasi data ini akan diketahui dengan jelas pengguna BBM premium dan minyak solar pada transpotasi laut di Bengkulu sehingga penyelewengan bisa diatasi," katanya.
Ia berharap inventarisasi tersebut berlangsung serentak di seluruh daerah sehingga data yang dimiliki pemerintah akurat. (RNI/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
