"Banyak desa yang belum dapat, sementara ada desa yang lebih dari sekali menerima manfaat program, mestinya program ini disebar ke semua desa," katanya di Sintang, Senin.
Ia mengatakan, selama ini juga besaran dana swadaya masyarakat dan pagu dana keseluruhan masih kurang transparan.
"Berapa dana yang ada hendaknya di buka ke publik, jangan sampai ada kongkalikong dengan konsultan perencana sehingga pengelolaannya menjadi tidak transparan," ujarnya.
Ia juga mengatakan selama ini tidak ada kejelasan soal kriteria desa yang bisa menerima manfaat program.
"Namun dalam pertemuan tingkat kecamatan hampir semua desa di undang, begitu realisasi ternyata ada yang tidak dapat, padahal desa sudah keluar biaya untuk mengikuti pertemuan, contohnya di daerah pemilihan saya di Kecamatan Kayan Hilir," jelasnya.
Menurutnya, sejauh ini realisasi serapan anggaran dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tersebut masih belum maksimal.
"Contoh saja di Kayan Hilir, sampai sekarang saya lihat realisasi pekerjaannya masih nol, padahal ini sudah menjelang akhir tahun anggaran," katanya.
Ia juga meminta kejelasan soal rencana anggaran biaya kegiatan yang dibuat oleh pengelola program apalagi ada informasi yang mensinyalir kalau dari total anggaran itu ada potongan sekitar 10 persen.
"Jangan sampai awal kegiatan meminta persetujuan dewan ternyata setelah berjalan, dewan tidak dianggap, padahal kami punya hak pengawasan," jelasnya.
Ia berharap ketika semua kegiatan selesai, instansi berkompeten bisa segera melakukan audit kegiatan.
"BPK bisa berperan mengaudit kegiatan ini karena kita ingin kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya. (ANT-172/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
