"Jika memindahkan pusat pemerintahan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat, dapat diperhitungkan tetapi jangan tergesa-gesa memindahkan ibukota," katanya saat acara Peluncuran Visi Indonesia 2033 bertema "Yumbuh Berkeadilan Dan Berkelanjutan" di Wisma Antara, Jakarta, Kamis.
Menurut Priyo, saya keberatan jika ibukota dipindahkan karena Jakarta merupakan kota yang cukup bersejarah, jangan terburu-buru mengambil keputusan.
Dana sekian triliun, lanjutnya, untuk memindahkan ibukota patut diperhitungkan juga.
Namun, katanya, ia menghargai Tim Visi Idonesia 2033 yang menginginkan pemindahan ibukota sebagai bentuk ekspresi visi Indonesia ke depan.
"Tim Visi Indonesia hingga saat ini belum membicarakan secara formal dengan DPR, namun kita tetap harus menghargai ikhtiar (usaha) dari orang yang terbaik di bidangnya untuk Indonesia," jelasnya.
Senanda dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa bukan solusi untuk mengatasi masalah pulau-pulau yang berada di perbatasan.
Ia menilai, salah satu cara untuk mempertahankan daerah dan pulau-pulau di perbatasan dengan cara menjaga dan memberikan proteksi dengan baik, bukan dengan memindahkan ibukota.
"Pemindahan ibukota itu tidak didasarkan dengan pemikiran yang bertanggung jawab," tegasnya.
Menurut Idrus, tanggung jawab sebagai pemimpin adalah merumuskan konsep perlindungan pulau perbatasan yang menjadi kedaulatan bangsa.
Kita, paparnya, harus punya visi mengelola pulau yang ada terutama di perbatasan dan diperlukan sebuah sistem yang pasti untuk menangani persoalan itu.
"Kebijakan pemindahan ibukota harus berdasarkan konseptual, bukan dari intrik-intrik politik," tambahnya.(*)
(ANT-006/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
