Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan Program DLA merupakan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi pengambil kebijakan atau pimpinan institusi pemerintah maupun swasta bidang teknologi digital.
“Program ini untuk pemimpin baik di sektor publik untuk eselon I dan II dan di sektor privat mencakup C-level, praktisi dan akademisi. Kami menargetkan ada 300 orang peserta, jadi ini diikuti oleh para pimpinan dari ASN maupun dari swasta serta Anggota DPR," ujar Hary dalam konferensi pers Pengembangan Talenta Digital untuk Percepatan Hilirisasi Ekonomi Digital, Jakarta, Jumat (13/8).
Hary menjelaskan, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan tiga universitas bertaraf internasional, yaitu National University of Singapore (NUS), Tsinghua University Tiongkok, dan Harvard University untuk memberikan pandangan tentang bagaimana mengubah mindset, membuat strategi-strategi dalam mengimplementasikan teknologi digital bagi kegiatan-kegiatan atau proses bisnis yang ada di lembaga masing-masing.
Ada sekitar 150 peserta akan mengikuti pelatihan dengan tema Digital Transformation tentang Smart City.
"Tujuannya adalah bagaimana pelayanan publik itu dapat menjamin kualitas hidup di suatu kota, nanti akan diajarkan oleh National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy," kata Budi.
Sedangkan untuk 110 peserta lainnya diberikan pelatihan dan pendampingan langsung dari Tsinghua University yang secara khusus membahas tentang digital bisnis. Nantinya akan dipilih enam peserta terbaik dan ikutkan dalam pelatihan yang dilakukan oleh Harvard University.
Lebih lanjut Hary mengatakan, enam peserta terbaik yang terpilih akan mengikuti berbagai pelatihan seperti user needs, design thinking, data, privacy, dan security.
"Mereka diharapkan akan menjadi champion-champion untuk bisa memberikan pelatihan juga pada batch-batch yang akan datang," ujar Hary.
Sebelum mengikuti pelatihan bersama beberapa perguruan tinggi tersebut, peserta DLA terlebih dahulu akan diberikan pembekalan langsung dari sejumlah pimpinan tinggi negara.
Untuk urusan digital nanti akan diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. Sedangkan masalah korupsi akan diberikan oleh pimpinan KPK dan seterusnya.
Dukungan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Wikan Sakarinto mengapresiasi program DLA yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo. Menurutnya, target peserta dan program yang disasar terus berkembang.
"Saya perhatikan ada beberapa pengembangan tematik yang luar biasa sekali untuk pengembangan smart city yang ditraining di NUS, dan digital bisnis di Tsinghua University, kemudian juga Harvard University untuk inovating, public policy dan service," ujar Wikan.
Wikan menegaskan pihaknya mendukung penuh berbagai program kecakapan digital, baik dari level basic skill atau literasi digital hingga digital leader. Sebab program ini tidak hanya menyasar piramida bawah atau tengah, tetapi juga menciptakan pemimpinan, eksekutor dan teknikal SDM.
Dukungan dan apresiasi juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Literasi, Inovasi, Kreativitas Kemenko PMK, Jazziray Hartoyo.
"Kami catat ada delapan kegiatan dan yang penting nanti kami akan terlibat langsung adalah di pelatihan Government Transformation Academy yang memang ditujukan untuk aparat sipil negara," ujar Jazziray.
Menurutnya, dukungan terhadap program tersebut telah disampaikan langsung kepada Menko PKM Muhadjir Effendy dan akan hadir pada acara peluncuran tanggal 23 Agustus mendatang.
"Kami sangat mengapresiasi upaya Kominfo untuk melakukan pelatihan Government Transformation Academy ini dan kami akan mendukung secara langsung," katanya.
Informasi dan jadwal pelatihan
DLA merupakan program pelatihan teknis kepemimpinan unggulan dari Kementerian Kominfo yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemimpin di tanah air, baik dari sektor pemerintah, akademisi, anggota DPR RI maupun swasta untuk mendukung transformasi digital melalui perumusan kebijakan kolaboratif dan mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.
Adapun jenis pelatihan pada DLA 2021 antara lain:
Digital Transformation: Smart City adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman para pemimpin mengenai implikasi inovasi digital dan peran serta kebijakan yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan pesat dunia digital melalui pembahasan topik-topik mengenai Digital Innovation, Artificial Intelligence, Leadership dan Smart Nation.
Pelatihan ini bekerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS dengan peserta 150 orang dan dilaksanakan dalam lima batch.
Pelatihan Digital Transformation: Digital Business dirancang untuk meningkatkan pemahaman para pemimpin mengenai implikasi inovasi digital dan peran serta kebijakan yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan pesat dunia digital melalui pembahasan topik-topik mengenai tourism, agriculture serta financial and data managing.
Pelatihan ini bekerja sama dengan School of Public Policy and Management, Tsinghua University, dengan target diikuti 110 peserta.
Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy dan Service adalah program yang akan memberikan pemahaman mengenai ragam proses menuju transformasi digital dengan pendekatan Agile Management, serta pemahaman dalam menyusun rancangan skenario menuju transformasi digital yang berorientasi pada stakeholder sehingga memberikan dampak pada kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan organisasi.
Pelatihan ini bekerja sama dengan John F. Kennedy School of Government, Harvard Kennedy School, dengan target 6 peserta.
Leading Smart Policy Design adalah pelatihan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman dengan pendekatan multisektor untuk mempertimbangkan dampak ekonomi pada sebuah kebijakan. Topik yang akan diberikan meliputi, Pengenalan dan Respon terhadap Krisis, Instrumen Kebijakan dengan Pendekatan Ilmu Ekonomi, dan Instrumen Manajemen dan kebijakan Publik.
Pelatihan ini bekerja sama dengan John F. Kennedy School of Government, Harvard Kennedy School, dengan target lima peserta.
Pelatihan ini juga akan dilengkapi dengan Muatan Teknis Substansi Lembaga , seperti Wawasan Kebangsaan, Ideologi, Anti Korupsi, Keamanan Informasi, Barang dan Jasa serta Perundangan Digital.
Pendaftaran program DLA akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021. Info lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui laman digileader.kominfo.go.id.
Persyaratan peserta
1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP/KK
2. Usia maksimal saat mendaftar 50 tahun
3. Untuk ASN/Pemerintah minimal setara JPT Pratama (Eselon II)
4. Untuk Anggota DPR menduduki jabatan Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi
5. Untuk Akademisi minimal menduduki jabatan Rektor/Dekan/Ketua/Direktur/Wakil Direktur
6. Untuk Swasta minimal menduduki posisi Chief-level
7. Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan
8. Memiliki kemampuan Bahasa Inggis minimal pasif (NUS, TsingHua)
9. Memiliki skor IELTS minimal 6,5 / TOEFL 550 dibuktikan dengan sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris tingkat fasih atau sertifikat pelatihan internasional berbahasa Inggris (Harvard Kenndey School)
10. Menuliskan Essay (Statement of Purpose) yang menjelaskan minat, motivasi dan tujuan dalam mengikuti pelatihan berisi kurang lebih 600-750 kata
Konferensi pers yang berlangsung virtual tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama; Kamaruddin Amin, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama; Waryono, Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, dan Ketua Program DTS Kementerian Kominfo; Hedi Idris.
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021
