"Pada level desa, PKTD menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem," kata Mendes dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu, ia menyatakan terdapat lima hal untuk menangani keluarga miskin ekstrim.
Pertama, pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.
Baca juga: Mendes sebut konvergensi stunting anak naik menjadi 32,96 persen
Baca juga: Mendes: Pembangunan desa pastikan percepatan penurunan stunting
Kedua, peningkatan pendapatan. Pada level desa, PKTD menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes, dan program pemberdayaan.
Ketiga, pembangunan sanitasi dan sarana prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Keempat, pendampingan desa dengan fokus Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
Kelima, penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar.
Mendes mengatakan Kementeriannya telah melakukan konsolidasi data kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Pada tahun ini, Kemendes PDTT melakukan pendampingan pemutakhiran Data Desa berbasis SDGs Desa dengan target memiliki data mikro tentang kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan.*
Baca juga: Mendes PDTT: Dana Desa 2022 mencakup penanganan COVID-19
Baca juga: Mendes: HUT ke-76 RI, cintai Indonesia dengan 74.961 desanya
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
