"Pernyataan itu hanya merupakan canda akhir tahun dari Pak Taufiq," kata Anis Matta melalui telepon selulernya, Selasa.
Menurut Anis, Sekretariat Gabungan adalah forum diskusi yang dibentuk pimpinan Partai Politik Pendukung Pemerintah SBY-Boediono.
Setgab, kata dia, merupakan bagian dari pola kerja partai politik anggota koalisi sehingga tidak ada hubungannya dengan demokrasi.
"Lembaga yang memiliki korelasi dengan sistem demokrasi adalah koalisi. Semangat koalisi yang membentuk Setgab," kata Anis.
Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, Setgab itu hanya forum diskusi pimpinan partai politik anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Jika ada perbedaan pendapat di dalam maka itu bisa saja terjadi karena Setgab memang tidak menyeragamkan pendapat anggota-anggotanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Lukman Hakim mengatakan, Setgab bukan lembaga resmi tapi hanya tempat berkumpul dan berdiskusi dari pimpinan partai politik anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Menurut dia, pembicaraan di Setgab adalah informal dan tidak untuk dipublikasi, tapi karena setgab terekspos secara luas, seolah Setgab merupakan sarana mendorong kebijakan pemerintah.
"Padahal, apa yang dibicarakan di setgab belum tentu menjadi pendorong bagi kebijakan pemerintah," kata Wakil Ketua MPR RI.
Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyebut Setgab tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila sehingga keberadaannya tidak diperlukan.
"Jika menyadari dan memahami demokrasi Pancasila tidak perlu mendirikan Setgab," kata Taufiq Kiemas pada diskusi "Refleksi Akhir Tahun MPR" di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Taufiq, keberadaan dan operasional Setgab membuat dikotomi terhadap partai politik, yakni ada partai yang berada di dalam dan ada partai politik yang berada di luar.
Padahal, kata dia, seluruh partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki semangat ama, yakni memelihara empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, meskipun jalannya berbeda-beda.
"PDI Perjuangan tidak setuju adanya Setgab karena seolah-olah ada kawan dan ada lawan. Ini membuat pertumbuhan demokrasi menjadi tidak sehat," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan ini.(*)
R024/S023/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
