"Tak hanya semakin sehat dan dewasa, tetapi juga politik Indonesia kian produktif serta fokus pada kerja-kerja untuk memajukan bangsa demi meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Anas Urbaningrum juga mengharapkan, agar politik tahun 2011 sebaiknya bermakna kerja terbaik untuk menunaikan mandat Pemilu 2009.
Politik itu, menurutnya, harus benar-benar diabdikan kepada kepentingan rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
"Tegasnya, jangan menjadikan politik hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu saja," tandas Anas Urbaningrum lagi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan Keamanan, Luar Negeri dan Intelijen Negara) dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi mengingatkan, agar 2011 mendatang dapat dijadikan momentum untuk semakin memantapkan kedaulatan bangsa.
"Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam hal ini, ialah berkaitan dengan sistem keamanan dan pertahanan nasional. Memang, dikaitkan dengan upaya mengawal momentum kedaulatan bangsa, tentu saja masa satu tahun tidaklah cukup untuk mengukur sebuah capaian perubahan," ujarnya.
Namun, paling tidak, menurutnya, berbagai peristiwa di 2010 seperti makin maraknya sengketa perbatasan, juga meningkatnhya kualitas kejahatan internasional di negeri kita, utamanya aksi terorisme, perdagangan manusia, serta pencucian uang, hingga `illegal logging`, membuat kita tidak boleh tinggal diam.
"Indonesia tidak bisa berdiam diri menghadapi semua itu. Kedaulatan kita harus ditegakkan dan kita tidak boleh membiarkan negeri ini jadi ajang kejahatan internasional apa pun," tandasnya.
Dari sisi domestik, demikian Fayakhun Andriadi, ini merupakan sebuah tantangan yang menggugat rasa `keindonesiaan` kita sebagai bangsa berdaulat.
"Hanya saja, kesadaran tentang kedaulatan itu masih cenderung direspons dengan laku teoritis dan retoris daripada dimensi praktis yang merupakan kebutuhan utama," ujar Fayakhun Andriadi yang kini tengah menuntaskan studi doktor di bidang ilmu politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesai (UI) ini.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun mengharapkan, politik hukum pada 2011 semakin menegakkan Indonesia sebagai Negara hukum, bukan negara kekuasaan.
"Saatnya penegakkan hukum benar-benar dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, tak hanya bagi orang perorang tertentu saja," katanya.
Gayus Lumbuun juga mengharapkan, agar sorotan publik tentang masih berlakunya tebang pilih dalam aksi pemberantasan korupsi, perlu dihilangkan.
"Bangsa ini bisa berubah, jika hukum ditegakkan secara benar, tanpa ada pandang buluh," ujarnya ketika menjawab tentang pentingnya para penegak hukum membongkar berbagai kasus besar termasuk skandal Bank Century serta mafia pajak.
Gayus Lumbuun kemudian meminta para aparat penegak hukum agar bisa menjalankan amanat rakyat di bidang penegakkan hukum secara tegas.(*)
(M036/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
