Perhelatan kejuaraan multi-cabang olahraga empat tahunan itu punya berbagai dimensi penting yang menjadi pencapaian spesial dibanding penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya.
Lokasi penyelenggaraan di provinsi paling timur di Indonesia itu menempuh pertimbangan banyak hal dengan banyak harapan pula yang disematkan padanya.
Namun, dimensi paling penting dari penyelenggaran PON di Bumi Cenderawasih itu adalah dari aspek politik. Sisi itu bisa disorot dari kedatangan para petinggi negara dan kepala daerah lain tingkat provinsi sebelum atau saat penyelenggaraan.
Baca juga: PON Papua momentum kesatuan dan persatuan bangsa
Pada upacara pembukaan PON XX Papua yang berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Sabtu (2/10) malam misalnya, sejumlah pejabat negara hadir menemani Presiden Joko Widodo di tribun VVIP.
Mereka antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Selain itu hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar.
Bukan hanya saat pembukaan, para pejabat pusat telah pula hadir lebih awal sebelum pembukaan seperti Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Baktiar.
Sejumlah menteri lain juga hadir secara langsung dan menonton pertandingan PON seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam laga esports, Menteri BUMN Erick Thohir dalam laga sepak bola putera, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertandingan cabang wushu.
Tidak lupa pula, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan hadir dalam pembukaan lomba cabang atletik PON Papua, pada 5 Oktober.
Baca juga: Anggota DPR: PON XX menepis isu Papua dianaktirikan dalam pembangunan
Kehadiran para petinggi negara itu memberi sejumlah pesan tersirat, tapi secara umum bermakna arti penting Papua bagi Indonesia.
Perhatian sangat besar terhadap Papua yang ditunjukkan secara langsung itu menyusul PON XX digelar dalam berbagai tantangan seperti wabah COVID-19, selain kewaspadaan terkatit ancaman keamanan.
Kehadiran para petinggi negara itu juga dapat dimaknai sebagai Papua aman. Papua mampu gelar perhelatan nasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Deretan pemegang kebijakan nasional turun langsung untuk melihat penyelenggaraan PON menyiratkan Papua sebagai "anak emas" Indonesia.
Namun dari sisi politis, kehadiran para pejabat tinggi dari Jakarta itu dapat diartikan sebagai ajang merebut perhatian, terlepas dari tupoksi atau sektoral pekerjaan.
Perhatian masyarakat Indonesia yang selama lebih dari setahun tersedot dalam penanganan Pandemi COVID-19 berubah menjadi perhatian terhadap PON jadi momentum untuk turut muncul saat "badai" mereda.
Kepala-kepala daerah hadir
Seakan tidak ingin tertinggal dari pejabat pusat, sejumlah kepala daerah dari provinsi lain turut menyemarakkan PON XX dengan hadir pula secara langsung di Papua.
Gubernur Sumatera Barat Audy Djoinaldy turut memimpin kontingen Minang dalam upacara pembukaan yang berlangsung di stadion yang juga disebut sebagai Stadion Papua Bangkit itu.
Kepala daerah lain yang juga memimpin hadir dalam defile atlet atau kontingen yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi, dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey hadir pula di Papua untuk menyemangati langsung para atlet daerah mereka.
Kemunculan para pemimpin daerah itu bermakna pula dukungan penuh terhadap tuan rumah Papua, bukan hanya penyelenggaraan olahraga melainkan juga penegasan hubungan antar-daerah yang sudah terjaga.
Para kepala daerah itu rela menempuh perjalanan jauh tentu bukan hanya untuk menyapa dan bertanya kabar kepada tuan rumah karena sapaan secara virtual saat ini bukan lagi hal yang langka, tapi biasa.
Baca juga: Ganjar Pranowo kunjungi atlet biliar Jawa Tengah di Timika
Namun, hadir secara langsung berarti pula upaya menyambung silaturahmi kepala daerah lain dengan masyarakat asal daerah mereka yang saat ini juga tinggal dan turut membangun di Papua.
Pemimpin-pemimpin daerah yang hadir itu menegaskan pula Papua adalah saudara Nusantara dengan masyarakat daerah lainnya.
Gayung bersambut. Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam upacara pembukaan, menyatakan PON XX adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Lukas juga menegaskan Papua akan senantiasa menjadi bagian dari Indonesia dengan menjunjung Merah-Putih.
Kebijakan anggaran
Seakan tidak cukup dengan kehadiran secara langsung para pejabat pemerintah pusat ataupun kepala daerah, PON XX juga telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp10 triliun yang biayai melalui APBN sejak 2018-2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam unggahan di akun Instagramnya pada 3 Oktober, menyebut biaya persiapan dan penyelenggaraan PON XX Papua disalurkan melalui APBD yaitu Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Otonomi Khusus.
Selain itu, dukungan anggaran juga diberikan melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, serta Belanja Kementerian/Lembaga yaitu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta ke lembaga penyiaran TVRI dan RRI.
Baca juga: (Round Up) - Pengamanan ketat tak kurangi kemeriahan upacara pembukaan
Anggaran terbesar demi PON Papua itu terlihat dari Dana Otonomi Khusus pada 2019 mencapai Rp1,1 trilun dan pada 2020 mencapai Rp1,44 triliun. Kemudian, Papua juga memperoleh Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,708 triliun pada 2019 dan bantuan pemerintah pusat melalui Kemenpora pada 2021 mencapai Rp1,58 triliun.
Dukungan anggaran luar biasa itu bahkan dinilai tiga kali lebih besar dibanding penyelenggaraan PON XIX Jawa Barat, pada 2016, yang mencapai Rp3,1 triliun.
Pemaknaan dukungan anggaran terhadap PON Papua menjadi implementasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Artinya, penggunaan anggaran luar biasa itu akan sepenuhnya diserahkan ke Provinsi Papua sesuai amanat UU No. 2/2021 itu, terutama Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil.
Dengan seluruh perhatian secara politis itu, Papua bukan lagi anak tiri. Papua adalah bagian utuh Indonesia. Papua harus bangkit dan maju bersama. Torang Bisa!
Baca juga: Usai PON, KOI upayakan bawa ajang olahraga internasional ke Papua
Copyright © ANTARA 2021
