"Saya minta Pemerintah tidak lagi mengimpor beras dan memfokuskan pada peningkatan hasil produksi gabah nasional sehingga para petani menjadi makmur dan sejahtera. Saya menolak kebijakan pemerintah itu," katanya di Banda Aceh, Senin.
Selain menolak kebijakan terhadap impor beras itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Provinsi Aceh tersebut juga menyindir kinerja Perum Bulog yang gegabah memutuskan impor beras.
Menurutnya, pemerintah seharusnya melindungi petani dari anjloknya harga gabah sekaligus mengamankan stok beras nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
"Saya sangat berharap pemerintah mengutamakan swasembada pangan dengan memberdayakan petani secara optimal, kalau tetap mengimpor beras akan sangat merugikan petani kita," kata Marzuki Daud yang
Wakil Ketua Tim Pemantau Pemerintahan Aceh dan Papua itu.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih konsentrasi pada peningkatan produksi pertanian dan menambah anggaran untuk perluasan lahan yang semakin hari semakin menyempit akibat laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur.
Pada tahun ini Pemerintah diperkirakan akan kembali mengimpor 800 ribu ton beras dan data Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan Indonesia berada dinomor urut empat sebagai negara pengimpor beras bersama negara Nigeria, Filipina dan Arab Saudi.
Masuknya Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras terbesar itu akibat tingginya permintaan masyarakat yang tidak seimbang dengan hasil produksi beras nasional.
Menurutnya, jika pemerintah tetap mengimpor beras dengan membebaskan bea masuk maka petani di seluruh Indonesia akan kehilangan pendapatan karena rendahnya harga jual.
"Kebijakan ini akan berdampak tidak baik di sektor pertanian, kecuali Pemerintah menjamin akan membeli seluruh beras milik petani," katanya.
(KR-IRW/S019/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
