"Ada dua hal yang terjadi sebagai dampak gempa dan tsunami di Jepang. Pertama adalah menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan itu tentu mengurangi total penerimaan Newmont dari hasil penjualan konsentrat tembaga dan berdampak terhadap pembayaran royalti," kata Pimpinan Bank Indonesia Mataram, H. M. Junaifin, di Mataram, Senin.
Usai menggelar rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, ia mengatakan, hampir 60 persen konsentrat tembaga yang diproduksi oleh PT Newmont Nusa Tenggara diekspor ke Jepang, selain ke Korea dan sejumlah negara di Eropa.
Menurut Junaifin, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di satu sisi menguntungkan, namun dari sisi penerimaan Newmont dari hasil penjualan konsentrat tembaga ke sejumlah negara menjadi berkurang.
"Newmont yang dulunya misalnya menerima Rp10 juta dari hasil penjualan konsentrat dengan kurs Rp10.000 per dolas AS, mungkin sekarang hanya menerima Rp8,7 juta karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya Rp8.700 per dolar AS," ujarnya.
Berkurangnya penerimaan dari hasil penjualan konsentrat tersebut, kata dia, tentu juga akan mempengaruhi nilai royalti yang dibayarkan perusahaan tambang itu kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Dampak berkurangnya pembayaran royalti itu harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi NTB karena bagaimanapun nilai royalti PT Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, sudah masuk dalam APBD NTB tahun anggaran 2011.
"Newmont membayar rotyalti berdasarkan hasil penjualan konsentratnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengantisipasi berkurangnya pembayaran royalti itu dengan mengevaluasi pos-pos pengeluaran," ujarnya.
Dampak kedua yang ditimbulkan akibat gempa dan tsunami di Jepang, lanjut Junaifin, adalah kemungkinan adanya penyesuaian kontrak kerja sama pengiriman produk-produk selain konsentrat tembaga, seperti produk kerajinan dan hasil pertanian.
Pemerintah Jepang untuk saat ini tentu akan lebih fokus untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur penunjang perekonomiannya yang rusak akibat musibah gempa berkekuatan 9 Skala Richter (SR) disertai tsunami.
Junaifin mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB perlu mengantisipasi sejauh mana dampak musibah yang melanda negeri sakura tersebut terhadap kegiatan eskpor NTB.
"Pemerintah Jepang pasti memfokuskan diri untuk "recovery" wilayahnya yang terkena dampak gempa dan tsunami, sehingga ada kemungkinan penyesuaian kontrak ekspor," ujarnya.
(KR-WLD/M025)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
