Nurhayati kepada pers di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa, mengharapkan kejadian Irak terulang lagi.
Dia mengatakan, sudah seharusnya Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Libya, khususnya sanksi "no fly zone" yang diharapkan bisa menghentikan kebrutalan Ghaddafi kepada rakyatnya.
Persoalannya, kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, dalam klausul resolusi DK PBB, AS dan sekutunya dapat menyetujui penyerangan yang korbannya adalah wanita dan anak-anak serta masyarakat sipil.
"Tapi kenapa ini hanya berlaku pada Libya sementara serangan Israel terhadap Palestina sama. Kenapa DK PBB memberlakukan hanya kepada Libya," katanya.
Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa kembali membawa masalah ini ke DK PBB. "Inilah peran Indonesia yang bisa dilakukan untuk bisa membantu sesuai politik luar negeri yang bebas dan aktif," katanya.
Dia berharap pemerintah Indonesia bisa menjalankan politik bebas aktifnya untuk perdamaian dunia, khususnya terkait krisis di Libya. "Inilah saatnya kita berperan, sebagai Ketua ASEAN dan sebagai anggota G20," katanya.
Dalam kaitan ini, dia mendorong Kemenlu melakukan langkah-langkah penting terkait krisis keamanan dan politik di Libya dengan tetap bersandar kepada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Begitu juga perlunya melakukan langkah perlindungan kepada WNI yang ada di negara itu.(*)
(T.S023/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
