program yang dijalankannya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui perbaikan akses dan perbaikan kualitas layanan mencakup pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan (adminduk)Makassar (ANTARA) - Pemerintah Australia melalui Program Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang telah bergulir sejak 2015 telah terbukti mampu meningkatkan layanan dasar di Sulawesi Selatan.
Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Program KOMPAK telah menjangkau Kabupaten Bantaeng dan Pangkep dalam upaya melakukan perbaikan layanan dasar untuk mengentaskan kemiskinan dan akan berlangsung hingga 2022 mendatang
Team Leader KOMPAK Anna Winoto dalam Forum Inspirasi Sulsel yang digelar di Makassar, Kamis, mengatakan program yang dijalankannya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui perbaikan akses dan perbaikan kualitas layanan mencakup pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan (adminduk).
"Program KOMPAK sendiri sudah enam tahun dan akan berakhir di bulan Juni 2022. Ini program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang tentu ada masa waktunya. Tapi intervensi kegiatan yang kita lakukan bersama sejak tahun 2015," urainya.
Pada Kabupaten Bantaeng, KOMPAK hadir mengawal peningkatan kepemilikan adminduk melalui inovasi Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD).
Pada 2016-2017, hanya 40 persen dari warga Desa Rappoa yang memiliki adminduk dan kini kepemilikan dokumen kependudukan itu meningkat menjadi 85 persen di 2020, khususnya pada akte kelahiran penduduk setempat.
Selain itu, Kabupaten Pangkep didukung oleh KOMPAK hadir melalui penguatan inovasi "Kelas Perahu" yang telah teruji dan membantu pemerintah dalam mengurangi anak nelayan putus sekolah, dari 2,25 persen di 2016-2017 menurun menjadi di bawah 1 persen untuk tahun 2021.
Ada juga inovasi "Perahu Sehat Pulau Bahagia" (PSPB) yang mempermudah akses masyarakat pulau di Kabupaten Pangkep dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar berkualitas.
"Intinya, semua lokasi KOMPAK di mana ada dukungan untuk Adminduk, kami bersama mitra memfasilitasi dan memastikan ada peningkatan cakupan di seluruh lokasi, khususnya di 24 kabupaten," ujar dia.
Sementara itu, lanjut Anna, dari sektor kesehatan dan pendidikan, KOMPAK tidak selalu ada di semua lokasi. Seperti hadir di Pangkep tetapi tidak di Bantaeng.
"Jadi pertama kita lihat secara keseluruhan apa saja permasalahan yang ada sebab kami (KOMPAK) tidak mungkin bisa membantu seluruh masalah," tambahnya.
Sebelum dilakukan intervensi pada setiap kegiatan, kata Anna, KOMPAK mencoba
menyasar dari sisi penguatan kebijakan, memastikan ada ketersediaan anggaran, kapasitas yang memadai, dan juga SOP jelas karena itu penting untuk berkelanjutan, termasuk ada perubahan di standar yang bisa diterapkan secara berkelanjutan.
Konsulat Jenderal Australia Makassar Bronwyn Robbins mengatakan bahwa dokumen kependudukan menjadi kunci masyarakat khususnya yang miskin agar bisa mengakses layanan dasar dan program lindungan sosial.
Sedangkan pada Kabupaten Pangkep, ia menilai KOMPAK telah hadir menjawab tantangan unik dengan mendukung perahu sehat sebagai layanan sehat menjangkau pulau terpencil.
Bersama Dinas Pendidikan melalui inovasi Kelas Perahu, membantu masyarakat dalam memenuhi haknya di sektor pendidikan.
"Kita akan terus membantu pemerintahan dalam mengawal isu-isu pembangunan.
Saya optimis bisa mempertahankan praktek-praktek kerjasama dengan Sulsel, Bantaeng, Pangkep, Kemandagri dan lainnya," urai Bronwyn.
Baca juga: UNESCO diharapkan segera tetapkan Global Geopark Maros-Pangkep
Baca juga: Disbudpar Sulsel dukung pesepeda gelar Jelajah Pesona Sulawesi
Baca juga: Gubernur Sulsel minta BBPJN cepat tangani jalur Palopo-Masamba lumpuh
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
