Marzuki mengemukakan hal itu usai rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pimpinan fraksi-fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ketua BURT itu menyebutkan, meskipun telah disepakati untuk dilanjutkan pembangunan gedung baru, DPR RI tentunya juga akan mempertimbangkan aspek efisiensi sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Merespon pernyataan Presiden SBY sebagai penanggungjawab keuangan negara, maka tadi kita sepakat untuk menanyakan pada Kementerian PU apakah ruang-ruang di DPR dianggap mahal atau tidak layak, apakah ruang ini memenuhi standar atau tidak standar, atau di atas standar. Biar mereka yang menjawab," kata Marzuki.
Selain itu, dalam konteks mahal atau tidak gedung baru itu nanti, DPR juga minta pendapat Kementerian PU.
"Apakah harga yang telah ditetapkan tim perencana dari DPR sangat mahal, mahal, sudah optimal atau cukup murah. Ini merespon pidato presiden," tambah dia.
Biasanya, katanya, evaluasi untuk menentukan harga, layak atau tidak serta hal teknis lainnya terhadap gedung, PU tentu sangat ahli dan tidak memakan waktu lama.
"Hanya sebentar saja melihat ruangan, harga karena mereka sudah punya ahli. Sedangkan proses gedung baru masih panjang, detailnya belum selesai. Nanti biar PU yang menyampaikan karena DPR adalah organisasi politik yang tidak mengerti teknis," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Dengan adanya keputusan yang tetap melanjutkan pembangunan gedung, Marzuki meminta agar masalah pembangunan gedung tidak lagi dijadikan polemik.
"Kita sudah sepakat, ini sudah melalui proses yang panjang, desain sudah dibuat berdasarkan lelang 2008. Kita tidak bicara itu lagi karena sudah dihasilkan DPR periode lalu. Jangan dipolemikkan lagi. Kita berusaha mendapatkan harga sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa," demikian Marzuki.(*)
(Zul/R009)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
