"Itu gagasan baik dan bisa dipahami, tapi harus hati-hati karena kemubazirannya cukup tinggi," kata Hanif di Jakarta, Minggu.
Hanif mengakui gagasan capres independen dapat diterima mengingat performa partai politik yang belum optimal di mata masyarakat.
Namun demikian, kata Ketua DPP PKB itu, gagasan tersebut perlu dikaji sungguh-sungguh.
Apalagi, lanjut Hanif, belum ada contoh capres independen yang berhasil memenangi pemilu di negara-negara lain.
"Nggak ada capres independen di dunia ini yang berhasil. Jadi nggak efektif dia sebagai instrumen suksesi kepemimpinan nasional," katanya.
Dalam kasus pemilihan kepala daerah, kata Hanif, hanya ada sekitar lima kepala daerah yang maju dari jalur independen atau nonpartai.
"Itupun empat di antara mereka ujung-ujungnya berpartai juga. Jadi diperlukan kehati-hatian dan kajian yang mendalam agar wacana itu tidak mubazir nantinya," katanya.
Menurutnya, capres independen menyimpan kerumitan tersendiri, mulai dari soal pendaftaran, kampanye, hingga setelah pilpres selesai.
"Ada dilema moral saat pencalonan karena kemungkinannya beli KTP. Lalu kampanye juga masalah terkait dengan mesin politik dan `campaign magnitude`," katanya.
Setelah terpilih, lanjut Hanif, masalahnya lebih berat lagi yakni potensi "deadlock" tinggi karena tidak punya dukungan legislatif.
Oleh karena itu, menurut Hanif, memutuskan soal capres independen tidak bisa main-main.
"Kita pikirkan dalam-dalam agar konstruksi presidensialisme kita makin kuat dan efektif," katanya.(*)
(T.S024/S006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
