"Saya pertanyakan niat pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Apa kepentingannya mengambil tujuh persen saham NNT," kata Effendi MS Simbolon di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika pemerintah tetap membeli sisa saham divestasi NNT, maka upaya menguasai saham mayoritas baik bagi daerah maupun pemerintah RI akan gagal.
"Pembelian saham yang seharusnya milik Pemda Nusa Tenggara Barat itu oleh pemerintah sebagai upaya memecah belah mayoritas saham dan akhirnya kepentingan asinglah yang dibela," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut dia, PDIP sendiri sudah 10 tahun mengikuti dan mengawal terus proses divestasi saham NNT ini. Dan divestasi yang disepakati itu, katanya, merupakan hasil dari kerja keras menuntut ke arbitrase internasional.
"Sekarang ketika kita berhasil, malah mau dipecah-pecah. Kita pertanyakan niat itu untuk apa. Kalau mau, ambil semua 31 persen dan 20 persen milik Jusuf Meruk, jadi kita bisa mayoritas menguasai dan mengendalikan NNT, tapi sekarang?” katanya.
Effendy menegaskan, apa yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bangsa, negara dan kesejahteraan rakyat.
"Bukan untuk kepentingan pihak-pihak lain, misalnya kepentingan asing," ujarnya.
Ia menyatakan, ketika proses arbitrase itu berhasil dan menyerahkan kepada pemerintah sebanyak 31 persen dalam rentang 10 tahun, itu artinya antara pemerintah pusat dan daerah sama. Mestinya pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah seluruhnya, bukan mengambil yang 7 persen.
"Kalau mau ambil sisa 7 persen, kenapa tidak ambil semua? Kenapa pemerintah pusat tidak mengajak pemerintah daerah untuk berunding? Padahal sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan seluruhnya pada daerah. Jadi, ada apa ini?” tanyanya.
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan III Jakarta itu menambahkan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera turun tangan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan Menteri Keuangan tersebut.
"Ketegasan dan kepedulian dari Presiden SBY sangat diperlukan sekali dalam masalah saham PT NNT. Kepada Kementerian ESDM, yang merupakan pemegang kuasa pertambangan harus berperan dan bukan sebaliknya berusaha cuci tangan. Kita mengingatkan pemerintah untuk menyerahkan saja sisa saham pada Pemda NTB. Jika diserahkan pada daerah akan ada pengusaha nasional yang bergabung, itu konsekuensi, tapi mayoritas bisa kita kuasai," katanya.
Sementara pengamat pertambangan Kurtubi mengatakan, jika pemerintah tetap membeli divestasi saham tujuh persen NNT, sama artinya pemerintah ikut bermain
"Ibarat pertandingan olahraga maka wasit ikut juga sebagai pemain, itu kan rancu," katanya.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
