“Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimistis, namun tidak boleh lengah. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” kata Ma’ruf dalam Forum Nasional Stunting 2021 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wapres: Investasi gizi jadi kunci bentuk masa depan bangsa berkualitas
Ma’ruf mengatakan dalam menyongsong masa depan generasi bangsa menjadi unggul dan berkualitas, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya dalam percepatan penurunan angka prevalensi stunting (anak lahir kerdil).
Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. Dalam hal ini, kolaborasi kerja dari berbagai pihak menjadi kunci konvergensi antarprogram hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting.
Dalam menguatkan kolaborasi kerja yang dijalankan kementerian dan lembaga terkait dengan menekan angka stunting, dia meminta, khususnya pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan.
Ma’ruf meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) lebih memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Khususnya bila ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target supaya dapat segera diatasi.
Wapres menyarankan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya. Dengan didukung oleh sumber daya yang mencukupi,
“Pastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting,” tegasnya.
Pada kementerian maupun lembaga terkait diharapkan untuk memastikan intervensi dan sumber daya yang diperlukan tersedia guna mempercepat penurunan stunting, dan dapat menjangkau hingga kelompok sasaran, seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ma'ruf menyebutkan para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, mitra pembangunan hingga awak media diharapkan mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Wapres harap prevalensi "stunting" di Indonesia nol persen pada 2030
Baca juga: Wapres sebut target penurunan prevalensi "stunting" cukup ambisius
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” kata Wapres.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
