"Kami mengucapkan terima kasih atas kritikannya. Namun perlu dipahami bahwa anggota DPR berbeda dengan menteri di kabinet," kata Herman Kharon, di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
Menurut dia, anggota DPR RI dipilih langsung oleh rakyat dan pertanggungjawabannya kepada rakyat.
Wujud dari pertanggungjawaban kepada rakyat tersebut, kata dia, anggota DPR RI harus melakukan komunikasi dan hubungan baik dengan rakyat terutama yang menjadi konstituen dari daerah pemilihannya.
"Untuk membangun komunikasi dengan rakyat diperlukan biaya cukup tinggi," kata Herman.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, korelasinya semakin baik dana komunikasi intensif akan semakin baik pula hubungan yang dibangun antara anggota DPR RI dengan rakyat.
Anggota DPR RI, katanya, sejajar dengan menteri di kabinet, tapi fasilitas menteri jauh lebih baik daripada fasilitas anggota DPR RI.
"Yang terpenting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar digunakan degan semestinya atau tidak. Ini yang esensi dikritisi oleh aktivis LSM," katanya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu tersebut menambahkan, bagi dirinya semakin baik insentif yang diterima anggota DPR RI, maka pertanggungjawabannya kepada pemilih dan rakyat akan semakin baik.
Sebelumnya, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan, dana komunikasi intensif anggota DPR RI sebesar Rp151 miliar per tahun atau sekitar Rp14 juta per anggota.(*)
(T.R024/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
