Kader-kader partai yang mengatakan bahwa akan menghukum seseorang dengan menonaktifkan atau memberhentikan tanpa menunggu proses hukum menurut Ruhut adalah orang yang tidak mengerti hukum.
"Saya orang hukum dan mengerti bahwa di dalam sebuah kasus kita menganut asas praduga tak bersalah. Hukum saat ini sedang berproses dan kita menghormati KPK. Kader yang bicara ingin memecat atau menonaktifkan kader partai lain yang baru diisukan terlibat kasus dan belum ada bukti sama sekali jelas kader tersebut tidak mengerti hukum. Siapapun yang mengerti hukum tidak akan mengambil langkah penonaktifan dan pemberhentian terhadap orang yang belum bersalah," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Negara ini adalah negara hukum dan Ketua Dewan Permbina SBY sebagai pimpinan tertinggi kami pun dengan tegas akan menjadikan hukum sebagai panglima.
"Jadi orang yang mengatakan akan menonaktifkan Nazaruddin dan Angelina Sondakh, bukan hanya tidak mengerti hukum tapi juga tidak memahami SBY sebagai pimpinan. SBY adalah orang yang menjunjung tinggi hukum dan sudah menjadi penegasannya akan menjadikan hukum sebagai panglima," imbuhnya.
Mengenai isu perpecahan yang muncul, Ruhut membantahnya. Menurutnya, tidak ada perpecahan sama sekali di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai modern yang tidak mungkin mengalami kejadian seperti pada partai lainnya. Dirinya pun membantah akan ada kongres kedua untuk menyingkirkan kelompok ketua umum terpilih Anas Urbaningrum.
"Gak ada perpecahan dan gak ada kongres kedua, karena Pak SBY mengajarkan kami dalam melakukan apapun untuk siap kalah siap menang. Orang luar memang maunya Partai Demokrat pecah, dan oleh karena itu orang Partai Demokrat harusnya sadar dan tahu diri untuk tidak memecah belah partai. Jangan menari diatas gendang orang lain," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Ketika ditanya soal pernyataan elit Partai Demokrat seperti EE Mangindaan dan Jero Wacik yang menyebutkan bahwa Nazaruddin dan Angelina Sondakh akan dipecat, Ruhut mengatakan bahwa tidak semua yang menamakan dirinya elit memiliki perilaku elit juga.
"Nasib saja membuat mereka jadi elit, tapi kelakuan tidak elit," tegasnya.
Sebelumnya elit-elit Partai Demokrat seperti Jero Wacik dan EE Mangindaan mengatakan bahwa partai akan menonaktifkan Nazaruddin dan Angelina Sondakh terkait kasus Sesmenpora. Keputusan pemberhentian dan penonaktifan tidak perlu menunggu proses hukum terlebih dahulu.
Padahal di Partai Demokrat sendiri tercatat beberapa kadernya yang bermasalah dengan hukum yang sudah mendapatkan vonis, sedang diproses pengadilan maupun jadi tersangka namun belum diproses sama sekali. Sementara Nazaruddin dan Angelina belum diproses sama sekali dan belum ada fakta yang mengkaitkan keduanya dalam kasus Sesmenpora.
Sementara Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan kasus Sesmenpora telah menjadi masalah politis dan menjadi persoalan internal Partai Demokrat. Oleh karena itu menurutnya Partai Demokrat sebaiknya menyelesaikannya secara internal pula tanpa perlu menyeret-nyeret anggota partai lainnya.
"Masyarakat cerdas dan bisa membaca bahwa persoalan kasus Sesmenpora ini telah menjadi konsumsi politik Partai Demokrat. Ini persoalan internal dan sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa perlu menyeret anggota partai lainnya," ujar Bambang.
Dirinya melihat ada upaya pengalihan opini seolah hal ini menjadi dosa DPR. Padahal kejadian tertangkap tangannya Sesmenpora itu terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.(*)
(Zul/R009)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
