Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik bagi masalah divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), di mana Pemerintah Daerah (Pemda) NTB diuntungkan dari penyelesaian masalah tersebut.Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Muhyi Abidin dan Diyah Ratu Ganefi meminta pimpinan DPD RI untuk memfasilitasi pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dengan jajaran Pemerintahan Daerah NTB.
Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik bagi masalah divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), di mana Pemerintah Daerah (Pemda) NTB diuntungkan dari penyelesaian masalah tersebut.
"Kami minta Ketua DPD Pak Irman Gusman segera mempertemukan Menkeu dan Pemda NTB sebab waktunya makin mendesak untuk segera mencari penyelesaian atas kisruh saham yang 7 persen," kata Abdul Muhyi di gedung DPD, Jakarta, Jumat.
Muhyi mengingatkan semua pihak agar memunyai sikap keberpihakan yang besar kepada daerah, teruma daerah yang selama ini memberi penghasilan besar bagi negara karena sumber daya alamnya - seperti halnya NTB.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat NTB saat ini masih sangat tinggi kemiskinannya dibandingkan dengan daerah lain.
Apabila pemerintah pusat menyerahkan tujuh persen saham Newmont kepada daerah, lanjut Muhyi, maka NTB akan mendapat pendapatan yang lebih besar dari keberadaan Newmont di provinsi itu.
"Pendapatan itu kan untuk membangun daerah. Jika ada persoalan siapa di belakang daerah, ya harus dibahas bersama, itu tidak soal,” katanya.
Desakan senada dikemukakan Ratu Ganefi.
Dengan mempertemukan Menkeu Agus Martowardojo dengan Pemda NTB, DPD juga bisa memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang dibawa Pemda NTB, sehingga pemerintah pusat bisa 'legowo' melepas tujuh persen saham Newmont untuk daerah.
"Penyelesaian terbaik harus ditempuh. Saya kira dengan mempertemukan Menkeu dan Pemda NTB, pimpinan DPD ikut berperan membantu daerah dalam kepemilikan saham Newmont yang beroperasi di NTB," ujarnya.
Ratu Ganefi juga mengingatkan bahwa persoalan Newmont bukan hanya soal sisa saham saja, tapi juga nasib pekerja yang berjumlah sekitar tujuh ribu karyawan yang mungkin dapat terancam karena kisruh divestasi berpengaruh pada gejolak di daerah operasional Newmont.
Sementara itu anggota DPD lainnya, Elnino Mohi menyatakan pada era otonomi daerah sekarang ini, kewenangan dan hak daerah untuk mendapatkan saham lebih besar adalah sangat wajar sebab daerah memang memiliki kewenangan yang lebih untuk ikut mengelola.
"Pemerintah pusat harus memiliki kesadaran pentingnya daerah untuk bisa lebih maju. Dalam kasus sisa divestasi Newmont yang tujuh persen, saya mendukung agar pusat menyerahkannya kepada daerah sehingga Pemda NTB dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar," kata Elnino.
Sampai saat ini, belum ada titik temu antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan divestasi 7 persen saham Newmont.
Mantan Menkeu Sri Mulyani pernah dua kali menolak membeli sisa saham Newmont, tapi kini, Menkeu Agus malah bersikeras mengambilnya dengan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Langkah yang diambil Menkeu Agus tersebut, menurut Komisi VII dan Komisi XI DPR, melanggar Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara.(zul)
(ANTARA)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
