"Keputusan mengenai tindak lanjut pembangunan gedung baru akan diputuskan dalam Rapat BURT yang hinggakini belum diagendakan," kata Refrizal di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Ia juga menuding, Kementerian PU diduga "mempermainkan" DPR dengan cara memaju-mundurkan desain dan anggaran pembangunan gedung baru DPR.
Anggota DPR asal Sumbar itu mendesak Menteri PU harus bertanggung jawab karena akibat dari tidak profesionalnya mereka bekerja dalam merancang bangunan milik negara, maka DPR yang jadi sasaran kritik masyarakat.
"Semula desain gedung akan dibuat 27 lantai, lalu ditambah menjadi 33 lantai, lalu disain ketiga diubah lagi menjadi 36 lantai dan terakhir menjadi 26 lantai berikut dengan revisi anggarannya. Sikap instansi teknis yang tidak konsisten ini telah mendorong opini publik bahwa perubahan itu terkesan akal-akalan DPR saja," ungkapnya.
Oleh karenanya, politisi PKS menilai, pembangunan gedung baru tidak lagi urgen, karena selama ini DPR telah mengalami penurunan citra akibat kerja Kementerian PU yang yang tidak profesional.
"DPR tentu tidak akan tinggal diam dan dalam waktu dekat BURT akan meminta pertanggungjawaban terhadap tim teknis yang dibentuk PU yang secara institusi menjadi tanggung jawab menteri," tegas Refrizal.
DPR dengan segala keterbatasannya pada akhirnya harus mencermati lagi usulan terkini dari Kementerian PU, imbuhnya.
"Semua pembangunan gedung milik pemerintah itu kan yang membuat dan mengawasi Kementerian PU, ini tanggung jawab mereka. Kita hanya menyetujui anggarannya saja. Yang ingin kita tanyakan ke mereka kenapa berubah-ubah?" kata Refrizal.(*)
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
