Marzuki kepada pers di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Selasa, mengatakan, Kementerian PU harus bertanggungjawab karena selama ini yang selalu mendapatkan tudingan dan cibiran dari masyarakat hanya DPR, padahal DPR sebagai lembaga politik tidak tahu-menahu mengenai berbagai hal teknis pembangunan gedung itu yang terus berubah.
"Dulu mereka tanya ke kita rencana membangun 36 lantai sudah termasuk dengan gedung lama, kemudian mereka bilang kalau dihitung dengan gedung lama cukup 26 lantai. Padahal kami sudah meminta penjelasan mereka dan mereka menjelaskan seperti itu," kata Marzuki.
Marzuki mengakui bahwa teknis pembangunan gedung baru DPR adalah urusan kementerian PU. "Kami ini orang politik, tidak tahu-menahu masalah teknis. Penjelasan mereka yang selalu berubah dan ini harus mereka jelaskan," ujar Marzuki.
Marzuki juga mengatakan bahwa Kementerian PU hendaknya memeriksa anggota tim teknis dari kementerian itu mengenai dugaan ada permainan yang mereka lakukan terhadap rencana strategis DPR ini.
"Saya minta Menteri PU memeriksa jajarannya, apakah ada kemungkinan permainan yang mereka lakukan," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa DPR merasa dirugikan oleh tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang selalu memberikan rekomendasi berubah-ubah soal rencana pembangunan gedung baru DPR.
"DPR merasa dirugikan. Kami menyesalkan kinerja tim teknis PU yang kurang profesional. Ini menyulitkan DPR," ujarnya.
Menurut Priyo, tim teknis PU memiliki rekomendasi yang tidak tetap soal kelayakan gedung. Dulu gedung baru membutuh kolam renang, kemudian berubah jadi tidak perlu, kemudian bilang dibangun 36 lantai, kemudian berubah jadi 26 lantai. "Ini `kan yang kena imbas DPR," katanya.
Priyo mendukung saran Ketua DPR Marzuki Alie, yang meminta Kementerian PU mengecek ulang rencana pembangunan gedung baru DPR secara menyeluruh. Selain itu, Kementerian PU juga diminta lebih tegas dalam mengeluarkan rekomendasi.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung menambahkan, karena masih banyak masalah yang lebih penting, maka pembangunan gedung baru DPR tidak menjadi prioritas untuk direalisasikan. Kalaupun pembangunannya mau diteruskan, mungkin pelaksanaannya akan dilakukan oleh DPR periode 2014-2019.
"Itu statusnya sekarang, ditunda. Alasannya, masih banyak hal yang lebih `urgent` dan penting untuk dibicarakan, makanya rencana pembangunan gedung DPR tidak dibahas dulu. Jadi, konkretnya, pembangunannya tidak dilakukan oleh DPR periode sekarang," katanya.
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja`far mengapresiasi keputusan Ketua BURT DPR Marzuki Alie yang menunda pembangunan gedung baru DPR. Namun demikian, ia lebih setuju bila rencana pembangunan gedung itu dibatalkan, tidak cukup ditunda.
"Bagus, kita apresiasi penundaan itu. Itu memang yang kami usulkan berkali-kali. Kalau dibangun, harus ada rasionalisasi, supaya jelas kepentingannya," katanya.
Dia menyatakan, sebaiknya DPR mendengarkan detil laporan PU terkait efisiensi pembangunan gedung baru DPR. Selain itu juga diperlukan penjelasan PU terkait kekuatan Gedung Nusantara I DPR tempat anggota DPR berkantor saat ini.
"Itu yang penting. Jadi, kita dengarkan dulu penjelasan PU, kita dengarkan ahlinya. Kalau gedung lama ternyata masih kuat selama lima tahun ke depan ya batalkan saja pembangunan gedung baru," kata Marwan.
Adapun Wakil Ketua BURT, Refrizal mengatakan, saat ini terserah Kementerian PU mau dibangun atau tidak gedung tersebut. BURT sudah lepas tangan tentang masalah tersebut. "`Kan desain gedungnya yang bangun mereka, bukan kita. Jadi, apakah gedung DPR mau dibangun atau tidak, terserah Kementerian PU," katanya.(*)
(T.S023/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
