Menurut Marzuki, soal pengitungan berapa jumlah biaya pembangunan gedung yang berubah-ubah tersebut dilakukan oleh orang PU, Kesekjenan DPR RI dan konsultan.
"Coba tanya siapa yang ikut terlibat dalam perencanaan tersebut. Saya minta kepada Menteri PU siapa yang bermain. Usut orang PU yang ikut-ikutan bermain," kata Marzuki di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, bila ada orang dari DPR RI yang bermain dalam pembangunan gedung ikut, dirinya tak segan-segan memberikan sanksi.
"Orang DPR juga sama, kalau ikut 'bermain' akan diberikan sanksi. Kan sudah jelas siapa orangnya, Kepala Biro (Harbangin Soemirat) sudah kita pindahkan. Begitu juga kalau konsultannya, kita akan 'black list'," kata Marzuki.
Marzuki mengatakan, sebelum dilibatkan pihak ketiga, sebaiknya investigasi diserahkan dulu kepada Menteri PU.
"Yang tahu adalah Menteri PU nya, kalau hasil pengusutan dan kajiannya Menteri PU tak ada masalah, ya sudah. Kalau ada permintaan didudukkan, diinvestigasi, saya tak masalah. Badan Pemeriksa Keuangan suruh masuk untuk menginvestigasi," kata Marzuki.
Ia menyebutkan, ada keanehan dalam pembangunan gedung baru DPR RI. Misalnya anggaran yang selalu berubah-ubah, mulai dari Rp1,8 triliun hingga Rp777,77 miliar.
"Begitu juga soal jumlah lantai dari gedung tersebut. Aneh, dulu 36 lantai dan gedung lama dipakai, sekarang 26 lantai dan gedung lama dipakai. Ada pengurangan, karena apa, kan tidak jelas," ungkap mantan Sekjen Partai Demokrat itu. (zul)
(ANTARA)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
