Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepala daerah di enam kota besar Indonesia untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah mereka masing-masing.

"Kita hendak membahas dengan terlebih dahulu mendengarkan presentasi gubernur menyangkut sistem transportasi kota besar dan upaya mengatasi kemacetan lalu lintas," ujar Presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis, ketika memimpin rapat kabinet paripurna.

Masalah kemacetan dan pengaturan sistem transportasi kota besar menjadi agenda rapat kabinet paripurna tersebut.

Hadir dalam rapat kabinet tersebut gubernur dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Kepala Negara menyatakan kemacetan adalah persoalan serius yang harus segera dicari solusinya meski tidak mudah untuk diselesaikan karena kota-kota besar di Indonesia memang tidak dirancang untuk menerima beban lalu lintas yang besar.

"Saya tahu ini masalah pelik dan tidak selalu mudah diatasi. Karena itu jangan terlalu cepat menyalahkan karena memang ini pelik," ujarnya.

Meski demikian, Presiden tetap meminta agar persoalan kemacetan di kota besar menjadi perhatian utama para kepala daerah karena terkait dengan kepentingan masyarakat serta berpengaruh pada daya saing ekonomi.

"Itu masalah yang kita hadapi, namun para gubernur bagaimana pun harus ada solusi, harus ada opsi. Kesulitan warga, jeritan mereka semua harus kita jawab dan jangan sampai mereka kehilangan harapan," tuturnya.

Presiden menegaskan pemerintah pusat tak akan mengambilalih persoalan kemacetan dari pemerintah daerah karena bagaimana pun pemerintah daerah yang lebih bertanggung jawab untuk mencari solusi yang tepat.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pemerintah daerah memiliki solusi tepat untuk mengatasi masalah kemacetan.

Untuk itu, Presiden mengatakan, pemerintah pusat siap memberikan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah daerah dalam upaya mengatasi masalah kemacetan.

Selain membahas masalah kemacetan, rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu juga membahas masalah penanggulangan kemiskinan melalui program pengadaan rumah dan angkutan umum murah, air bersih dan listrik murah, serta memajukan kehidupan nelayan dan masyarakat pinggiran perkotaan.(*)
(T.D013*F008/A041)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011