Bukittinggi (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Sudi Silalahi mengatakan surat izin pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele terkait dugaan korupsi dana pengungsi Poso sudah diproses dan segera ditandatangani Presiden. "Sudah dalam proses kita tunggu saja, mungkin Presiden belum sempat saja, tapi surat itu sudah diproses dan akan segera ditandatangani oleh Presiden," kata Sudi Silalahi, saat ditemui di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis. Sudi berada di Bukittinggi untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi pada 12-13 Januari 2006. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan pihaknya meminta izin kepada Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele terkait kasus dugaan korupsi Pjs Bupati Poso, AM Azikin Suyuti. "Masih dalam proses. Kita masih menunggu (jawaban dari Presiden)," kata Kapolri di Mabes Polri. Mabes Polri berencana memanggil Aminuddin Ponulele untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi dana senilai Rp5,5 miliar untuk pengadaan dan pertukangan bahan bangunan rumah (BBR) di Kabupaten Poso tahun anggaran 2003-2005 oleh Bupati Poso, AM Azikin Suyuti. Presiden Yudhoyono belum lama ini mengeluarkan Inpres No.14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif pemerintah dalam menyelesaikan masalah Poso, termasuk pengungkapan para pelaku tindak kekerasan dan kasus penyalahgunaan dana bantuan untuk korban kerusuhan. Bahkan, pada 23 November lalu, Menko Polhukam Widodo AS selaku pejabat yang diserahi tanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan Inpres tersebut, telah melantik pengurus Satuan Tugas (Satgas) penanganan masalah Poso. (*)

Copyright © ANTARA 2006