"Kalau hanya sebatas di data transaksi, maka pengungkapan kasus ini hanya akan berhenti di tingkat pimpinan cabang," kata Huda di Semarang, Kamis.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan audit SOP aplikasi kredit untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak yang berada di level atas.
"Kalau yang berbicara data risikonya memang yang terlibat akan muncul semua," tambahnya.
Seharusnya, kata dia, potensi penyimpangan penyaluran pinjaman tersebut bisa dicegah dengan menggunakan metode deteksi "suspicious fraud".
Ia menjelaskan dengan metode tersebut risiko kredit macet akan terdeteksi sebelum pencairan.
"Kalau berpotensi macet akan dibatalkan pencairannya," katanya.
Ia menambahkan Bank Jateng memiliki auditor serta tim anti fraud yang seharusnya bisa ikut membantu penyidik kejaksaan menguak lebih dalam kasus dugaan korupsi ini.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Jateng di cabang Blora dan cabang Jakarta yang merugikan keuangan negara mencapai Rp597, 97 miliar.
Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Jateng Cabang Jakarta dan tiga tersangka dalam kasus BPD Jateng Cabang Blora.
Baca juga: Kasus korupsi Bank Jateng rugikan negara Rp597,97 miliar
Baca juga: PN Semarang tolak praperadilan 13 nasabah pembobol Bank Jateng
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
