Jakarta (ANTARA News) - Komisi  IV DPR RI meminta Menteri Pertanian Suswono agar menunda penerbitan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) daging impor.

Hal itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kementerian tersebut mengkondisikan mekanisme impor benar-benar transparan dan bebas dari permainan pihak-pihak tertentu.

"Saya kira mekanismenya dulu. Harus dibuat suatu mekanisme yang transparan, baru SPP itu diterbitkan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, di Jakarta, Selasa.

Dengan transparannya mekanisme impor, lanjut Herman, semua pihak dapat dengan mudah mengetahui siapa-siapa saja importir yang diberikan kesempatan untuk memasok daging beku dari luar negeri bagi masyarakat dalam negeri.

Selain itu, dengan transparansi tersebut dapat pula diketahui kuota yang diberikan kepada masing-masing importir, hal terakhir yang dikeluhkan selama ini.

"Sehingga kita merilis dulu perusahaan apa yang kuotanya berapa pada semester pertama berapa pada semester berikutnya bagaimana,” lanjut Herman.

Dalam kesempatan itu Herman juga mengakui bahwa dalam melakukan impor daging beku yang terjadi selama ini terbuka peluang untuk berbuat jahat. Untuk menghindari perbuatan jahat tersebut, menurut Herman, transparansi merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan.

"Saya kira memang harus ada mekanisme yang terbuka, transparan. Karena daging beku ini adalah hal-hal yang bisa menjadi permainan. Seperti tahun lalu kita tahunya target itu hanya 90 ribu ton ternyata 120 ribu ton. Kemudian tahun ini hanya 50 ribu," ujar Herman.

Untuk menghindari kekurangan pasokan daging dalam negeri, Herman mengaku akan ada penambahan kuota impor. Hanya saja, menurut Herman, rencana penghentian pasokan hewan sapi bakalan dari Australia merupakan upaya pihak tertentu untuk meningkatkan volume impor daging beku.

"Tadi disampaikan memang kita butuh tambahan guna menghindari kelangkaan daging. Dan boleh jadi stop impor daging bakalan dari Australia juga merupakan bagian memperbesar volume untuk impor daging beku,” kata Herman lagi.

Selain itu, Herman juga meminta agar kementerian terkait segera untuk mengambil langkah antisipasi agar Indonesia tidak tergantung pada impor daging beku dari luar negeri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan populasi ternak sapi potong dalam negeri.

“Kemudian secara bertahap saya kira memang harus menambah populasi sapi dalam negeri. Supaya ketergantungan akan impor daging beku itu bisa kita kurangi. Jadi harus ada mekanisme yang lebih terbuka.
Karena ini mencakup pencapaian swasembada daging tahun 2014,” tegas politisi asal Partai Demokrat itu.

Masih terkait kuota impor, Herman meminta agar kementerian terkait dapat memberikan jumlah volume impor yang berimbang dan proporsional. Ia meminta pihak terkait tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan kuota impor.

“Untuk semester sekarang kan 25 ribu ton. Sudah berapa dikeluarkan, kemudian masing-masing perusahaan itu diberikan kuota yang sejajarlah. Karena kan begitu juga sebagai warga bangsa harus mendapatkan jumlah volume yang sama diantara pengusaha impor,” kata Herman.(*)
(Zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011