APBN sudah mampu menjaga ekonomi, tidak mengalami kontraksi terlalu dalam, dan diusahakan agar pemulihan terus terakselerasi.Tanjungpinang (ANTARA) - Mengakhiri tahun anggaran 2021, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai alat fiskal pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara dinilai berbagai pihak mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga perekonomian agar tetap bertahan di masa yang penuh tantangan.
Pandemi COVID-19 menyebabkan muncul berbagai tantangan, yang tidak hanya menyentuh bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan.
Pandemi COVID-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Perubahan signifikan terjadi sejak APBN 2020 karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik.
Pemerintah menempuh langkah khusus untuk menghadapi pandemi, dengan melebarkan defisit menjadi 5,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
APBN 2021 dirancang untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, bersifat ekspansif serta "countercylical" untuk memastikan agar perekonomian terus bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Indra Soeparjanto, mengatakan, APBN sudah mampu menjaga ekonomi, tidak mengalami kontraksi terlalu dalam, dan diusahakan agar pemulihan terus terakselerasi.
Secara umum, pelaksanaan APBN tahun 2021 memperlihatkan hal yang sangat positif, penerimaan negara dan realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan "fiscal countercyclical" yang ekspansif untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak telah mencapai Rp1.231,87 triliun, atau 100,18 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Bahkan masih ada kenaikan hingga penutupan pada tanggal 31 Desember 2021.
Selanjutnya, realisasi belanja negara per 30 Desember 2021 mencapai Rp 2.658,8 triliun atau sebesar 96,7 persen dari pagu APBN 2021, tumbuh 4,0 persen dari tahun ke tahun selanjutnya.
Realisasi ini terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.1.894 trilyun atau 96,9 persen dari APBN tumbuh 5,6 persen dari tahun ke tahun selanjutnya. Hal ini terutama didorong kinerja belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp1.124 triliun yang tumbuh signifikan sebesar 10,6 persen dari tahun ke tahun selanjutnya.
Sementara itu belanja transfer ke daerah dan dana desa memiliki realisasi sebesar 764,3 triliun atau 96,1 persen dari pagu APBN atau tumbuh 0,1 persen. Dengan terlampauinya target penerimaan, maka defisit APBN yang semula ditargetkan sebesar 5,7 persen diproyeksikan akan berada di bawah 5 persen.
Baca juga: APBD Perubahan Kepri 2021 tetap fokus pemulihan ekonomi masyarakat
Baca juga: Anggaran COVID-19 di Kepri sudah terserap Rp170 miliar
APBN di Kepri
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri dengan semangat Kemenkeu Satu, bersinergi dengan jajaran Kemenkeu lainnya, yakni Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea Cukai mengawal program- program pemerintah agar misi pemerintah dalam pendanaan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat terwujud dengan baik.
Hingga akhir tahun anggaran 2021, realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai Rp 7,3 triliun, atau sebesar 91,23 persen dari target sebesar Rp7,9 triliun atau tumbuh positif sebesar 10,03 persen dibanding tahun 2020.
Di sisi lain, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai mencapai Rp440,3 miliar atau 148,28 persen dari target sebesar Rp296,96 miliar. Penerimaan ini terdiri dari bea masuk Rp.430,17 miliar, bea keluar Rp8,58 miliar, cukai Rp1,28 miliar, serta penerimaan pabean lainnya sebesar Rp290,8 juta.
Sedangkan penerimaan PNBP mencapai Rp1,75 triliun atau 75,72 persen dari target yang terdiri dari PNBP lainnya dan Pendapatan BLU. Tidak tercapainya target PNBP salah satunya karena tidak optimalnya penerimaan dari pemanfaatan fasilitas bandara dan Pelabuhan karena kebijakan PPKM beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, menurut dia realisasi belanja negara yang disalurkan KPPN di lingkup Kanwil DJPB Kepri sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Kepri diproyeksikan mencapai Rp8,8 triliun atau 93,17 persen dari pagu sebesar Rp9,4 triliun, tumbuh positif dibanding belanja tahun 2020 yang mencapai 90,78 persen.
Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi untuk penanganan dampak COVID-19 di bidang kesehatan, program vaksinasi, perlindungan masyarakat terdampak, serta percepatan pemulihan ekonomi.
Dalam realisasi belanja negara pada tahun 2021 tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh 326 satuan kerja kementerian dan lembaga mencapai Rp7,2 triliun (92,6 persen dari pagu sebesar Rp7,79 triliun). Peningkatan kinerja realisasi belanja kementerian dan lembaga tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial (bansos) yang mencapai 100 persen dari pagu, belanja pegawai, belanja barang, serta belanja lain-lain.
Di sisi lain, kebijakan refocusing atau realokasi belanja kementerian dan lembaga, untuk mendukung pendanaan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah membawa belanja yang lebih efisien dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.
Sementara itu, realisasi belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp1,579 triliun (95,35 persen dari pagu sebesar Rp1,656 triliun), yaitu berupa realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK nonfisik (dana Bantuan Operasional Sekolah) serta Dana Desa.
Total DAK fisik yang sudah disalurkan sebesar Rp740,51 miliar atau 90,95 persen yang terdiri dari realisasi DAK fisik sebesar Rp739,16 miliar atau 91,11 persen dari pagu DAK fisik sebesar Rp811,29 miliar dan realisasi Cadangan DAK fisik sebesar Rp1,34 miliar atau 46,05 persen dari pagu cadangan DAK fisik sebesar Rp2,92 miliar yang digunakan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan jalan yang juga merupakan program prioritas nasional serta bidang lainnya sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19 seperti bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, perumahan dan pemukiman.
Realisasi DAK nonfisik khususnya untuk dana BOS sebesar Rp563,90 miliar (99,64 persen dari total pagu sebesar 565,93 miliar) yang disalurkan langsung ke sekolah agar dapat segera digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Dana Desa yang telah salur sebesar Rp274,64 miliar atau 99,36 persen dari pagu dana desa sebesar Rp276,40 miliar, yang pada masa pandemi COVID-19 sebagian digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebagai jaring pengaman sosial di desa dengan masing-masing mendapat 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk 12 bulan sampai dengan bulan Desember 2021 dengan jumlah BLT Desa yang sudah disalurkan sebesar Rp91,84 miliar atau 33,23 persen dari porsi pagu Dana Desa yang sudah disalurkan untuk 25.511 KPM.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Triwulan IV 2021 sebesar Rp1,66 triliun untuk 31.638 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,66 persen. Sementara itu, penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai Rp17,69 miliar rupiah untuk 4.789 debitur hingga akhir Triwulan IV 2021.
Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 bagi UMKM adalah dengan pemberian subsidi bunga baik untuk kredit program KUR maupun non-KUR. Sampai dengan Triwulan IV, progres subsidi tambahan bunga KUR di Kepri adalah sebesar Rp33,21 miliar untuk 41.392 debitur.
Adapun untuk subsidi bunga non-KUR sampai dengan Triwulan IV di Kepulauan Riau adalah sebesar Rp59,69 miliar untuk 43.690 debitur.
Partisipasi bank atau penyalur diharapkan Kemenkeu dapat menyalurkan subsidi bunga bagi para debitur demi membantu para UMKM yang terdampak COVID-19 sehingga mereka dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Tahun 2021 ditutup dengan optimis seiring perkembangan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik, ditandai dengan semakin melandainya masyarakat terinfeksi COVID-19 serta ekonomi yang mulai tumbuh positif sejak triwulan III 2021.
Baca juga: Gubernur Kepri inginkan infrastruktur prioritas dibangun dengan APBN
Baca juga: APBD Kepri 2021 disahkan sebesar Rp3,986 triliun
Perbaikan Ekonomi
Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2022 dengan tetap fokus pada upaya percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.
Mengawali tahun anggaran 2022, Indra Soeparjanto menjelaskan, APBN diarahkan dalam rangka melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural akan tetap memberi dukungan penanganan dampak covid termasuk pemberian vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
Selain itu, APBN juga akan memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi - namun pemilihan masyarakat dan dunia usaha harus terjadi dan segera. Namun kebijakan itu perlu dukungan kebijakan dan instrumen lain dan perlu semua mendukung penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi.
Tahun 2022 adalah tahun terakhir pelebaran defisit APBN sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020. Setelah Tahun 2022, defisit APBN kembali ke angka 3 persen sesuai UU Keuangan Negara. Pada tahun 2022, defisit APBN ditargetkan maksimal sebesar 4,85 persen dari PDB.
Pajak dan retribusi
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) mencatat pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan di wilayah itu mencapai 110 persen dari target APBD Perubahan tahun 2021.
Kepala BP2RD Kepri Reni Yusneli mengatakan, realisasi pendapatan dari pajak kendaraan mencapai Rp1,1 triliun atau melampaui target. Berdasarkan data 28 Desember 2021, kata dia pendapatan dari pajak kendaraan mencapai Rp1,1 triliun, sudah melampaui target APBD Perubahan yang hanya Rp1 triliun.
Realisasi pendapatan dari pajak kendaraan yakni pajak kendaraan bermotor Rp450,8 miliar, bea balik nama pajak kendaraan bermotor Rp231 miliar, dan pajak bahan bakar kendaraan Rp371,8 miliar.
Peningkatan pendapatan dari pajak kendaraan di masa pandemi COVID-19 salah satunya disebabkan program pemutihan denda pajak kendaraan. Pemprov Kepri juga menarik pajak air permukaan dan pajak rokok. Pendapatan dari pajak air permukaan tahun ini hanya Rp900,3 miliar, sedangkan pajak rokok Rp130,2 miliar.
APBN 2021 telah bekerja keras menangani dampak pandemi yang terjadi pada masyarakat dan ekonomi. Belanja dan insentif dirancang responsif dan target untuk membantu penanganan kesehatan akibat COVID-19, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi termasuk UMKM dan dunia usaha dan pemerintaj daerah yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat COVID-19.
Sementara ketergantungan Pemerintah Kepri yang wilayahnya terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan terhadap anggaran pusat cukup tinggi.
Dari struktur APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp3,9 triliun, ternyata lebih dari 60 persen bersumber dari anggaran pusat.
Kondisi itu menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat di Kepri cukup besar, terutama dalam menangani COVID-19, dan juga turut membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Komunikasi Pemerintah Kepri yang dipimpin Ansar Ahmad-Marlin Agustina dengan pusat dalam setahun terakhir membuahkan hasil yang cukup baik. Berbagai program pembangunan yang diusulkan direalisasikan pemerintah pusat.
Baca juga: Melihat kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19
Baca juga: Masa pandemi, Dinkes ingatkan warga Kepri banyak konsumsi sayur
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
