"Saya menyesalkan masih ada tindak kekerasan terhadap perempuan. Padahal kita baru memperingati 100 tahun Hari Perempuan sedunia," kata Nurhayati kepada antaranews.com, Jakarta, Sabtu.
Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan dan mengimplementasikan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal perlindungan, sistem pengiriman dan penegakan hukum terhadap TKI, terutama TKW.
"Pemerintah Daerah harus menyikapi instruksi Presiden SBY dengan melindungi masyarakatnya untuk tidak ke luar negeri. Masak dibiarkan istri meninggalkan suami dan anak-anaknya. Kan tidak boleh," kata anggota Komisi I DPR RI.
Ia juga mempertanyakan kinerja dari pembantu Presiden SBY yang dinilai tidak responsif dan lalai.
"Katanya Kemenankertrans sudah menyelesai MoU dengan Arab Saudi, tapi kenapa masih terjadi seperti ini,?" sebutnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) untuk segera memberikan penilaian kepada Presiden SBY dengan benar.
"Seperti laporan Dubes RI untuk Arab Saudi yang menyatakan bahwa tidak ada permintaan maaf dari pemerintah Arab Saudi, ini kan memalukan presiden. UKP3R lakukan evaluasi, berikan masukan kepada Presiden SBY dengan benar terkait kinerja pembantunya," kata Nurhayati.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
