"Surat terbuka yang saya kirim kepada Presiden itu intinya, meminta Madura dijadikan kawasan ekonomi khusus," kata MH Said Abdullah di Bangkalan, Minggu.
Anggota DPR RI asal Madura MH Said Abdullah mengemukakan hal ini dalam serap aspirasi dengan tokoh masyarakat dan ulama Madura tentang Pengembangan Ekonomi dan Masa Depan Madura pasca operasional jembatan Suramadu.
Jika, kata dia, kawasan ekonomi khusus diberlakukan, maka akan banyak investor masuk ke Madura, karena dengan sistem KEK, perekonomian di Madura akan terbuka bagi siapa saja, termasuk dari luar Madura.
Dengan menjadikan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus, peluang investasi juga akan lebih besar, dibandingkan dengan kondisi Madura saat ini yang dikelola oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
"Selain membuka peluang yang lebih besar bagi kalangan investor, dalam sistem KEK itu, peran pemerintah daerah akan lebih optimal," kata Said Abdullah menjelaskan.
Sementara yang terjadi saat ini, sambung dia, daerah seolah-olah tidak memiliki peran sama sekali dan hanya terfokus pada BPWS. Padahal, sambung dia, di era otonomi daerah saat ini, semestinya daerah diberi peran yang lebih luas.
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI ini lebih lanjut menjelaskan, dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden itu, dirinya juga meminta agar Madura tidak dijadikan seperti di Kepulauan Riau, Batam, sebab karakter sosial dan budaya masyarakat Madura jauh berbeda dengan masyarakat disana.
"Karakter sosial dan budaya masyarakat Madura ini perlu menjadi perhatian pemerintah juga dalam menerapkan sistem pengembangan ekonomi di Madura yang berpihak pada masyarakat setempat," kata pria asal Sumenep, Madura ini menjelaskan.
Untuk membangun Madura pasca operasional jembatan Suramadu, menurut MH Said Abdullah, tidak perlu ada BPWS, tapi cukup memberdayakan empat pemerintahan daerah yang ada di pulau itu.
Ia juga yakin, jika daerah diberi kepercayaan menata perekonomian disana, pertumbuhan ekonomi di Madura pasca operasional jembatan Suramadu akan lebih cepat dan tidak akan terjadi persoalan dengan pembebasan lahan.
Sebab menurut dia, yang mengetahui karakter masyarakat Madura itu adalah orang Madura itu sendiri. "Sampai sekarang pembebasan lahan di kawasan Suramadu kan belum selesai, padahal jembatan itu sudah dioperasikan sangat lama. Tapi geliat ekonomi masyarakat belum terasa," katanya.(*)
(T. KR-ZIZ/F001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
Dalam konteks NKRI dan Otonomi Daerah, apa gagasan Anda mengenai KEK untuk madura?
Jangan latah bicara KEK kalau tidak punya konsep.
Bicara KEK dengan membandingkan Madura dgn Kepulauan Riau (Batam) kok pakai Budaya. Teori darimana tuh ?? hehehe...