Pemerintah terkesan angin-anginan. Kita balik bertanya komitmen pemerintah yang katanya berpihak pada wong cilik.Jakarta (ANTARA News) - DPR RI akan menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar memerintahkan pembantunya untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kalau ini tak selesai (RUU BPJS) di masa sidang ini, kami, DPR RI akan menulis surat kepada Presiden SBY yang menyayangkan itu semua. Jalur koordinasi di pemerintah tak maksimal dan mereka (pembantu presiden) tidak bekerja seperi presidennya. Kesannya lamban," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Apa yang terjadi, kata Priyo, semakin menunjukan pemerintah kesan bahwa pemerintah tidak serius dan tidak membela rakyat kecil.
"Pemerintah terkesan angin-anginan. Kita balik bertanya komitmen pemerintah yang katanya berpihak pada wong cilik," ujar Priyo.
Ia menambahkan, Panja RUU BPJS juga sangat kecewa karena pejabat yang berwenang dari pemerintah tak datang dalam pembahasan RUU BPJS.
"Ini tandanya pemerintah tak serius. Kalau beda pandangan tak masalah, tapi ini pejabat yang berwenang tidak ada di tempat, tidak ikut konsinyering. Saya menyayangkan," tambahnya.
Politisi Golkar itu menyebutkan, bila RUU BPJS tidak selesai dan tidak segera disahkan menjadi UU, dirinya tak segan-segan menyalahkan pemerintah.
"Kalau tidak kelar, saya salahkan pemerintah, atas dasar alasan apa RUU BPJS itu terlambat. Saya tidak tahu apakah Presiden SBY membiarkan atau tidak," tandas Priyo.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
