Klaten (ANTARA News) - Daerah rawan kekeringan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 desa dari sebelumnya 30 desa, yakni Desa Keputran di Kecamatan Kemalang, menyusul semakin sulitnya perolehan air bersih di kawasan lereng Gunung Merapi.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Suwardi, di Klaten, Rabu, mengatakan pihaknya melakukan survei kembali di daerah terdampak letusan Gunung Merapi 2010 itu dan menemukan keadaan krisis air di Desa Keputran.

"Pada daerah yang terdampak langsung letusan Gunung Merapi saat ini ketersediaan air bersihnya memang sulit karena beberapa sumber air yang sebelumnya dimanfaatkan warga beberapa diantaranya rusak diterjang aliran lahar dingin, demikian juga yang terjadi di Keputran menyusul datangnya musim kemarau ini," katanya.

Sejauh ini, kata Suwardi, distribusi bantuan air bersih ke daerah rawan kekeringan baru diberikan di Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo, sedangkan empat kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Bayat, Tulung, Karangnongko, dan Jatinom masih dalam pengamatan Bagian Kesra Setda Klaten untuk dipertimbangkan apakah distribusi air masih bisa ditunda atau harus segera dilakukan.

"Distribusi air tergantung dari keadaan masing-masing desa, dilihat dari kondisi ketersdiaan air terkini pada musim kemarau ini, dan sejauh ini kami melihat wilayah-wilayah yang belum dipasok air bantuan itu ketersediaan airnya masih mencukupi," jelasnya.

Dari data yang dimiliki Bagian Kesra Setda Klaten, ada 90.531 jiwa yang tinggal di daerah rawan kekeringan di enam kecamatan, yakni 34.289 jiwa di Kecamatan Kemalang, 24.210 jiwa di Kecamatan Jatinom, 13.056 jiwa di Kecamatan Karangnongko, 9.864 jiwa di Kecamatan Bayat, 5.963 jiwa di Kecamatan Tulung, dan 3.149 jiwa di Kecamatan Manisrenggo.

Bagian Kesra Setda Klaten akan mengupayakan penambahan anggaran untuk antisipasi kekeringan di daerah rawan menyusul bertambahnya wilayah yang masuk dalam daftar darurat air bersih.

Diakui, anggaran kekeringan di Klaten untuk tahun ini minim, yakni Rp34 juta, sehingga pihaknya akan mengusulkan penambahan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

"Walaupun anggaran terbatas, saya yakin bantuan pasokan air untuk wilayah yang mengalami kekeringan akan mencukupi sampai akhir tahun ini, karena kini sudah ada bantuan tambahan dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)," tandas Suwardi.

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011