"Saya sangat menyesalkan pihak Kepolisian yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dijanjikannya. Rencana anggota Panja mengunjungi MH di Mabes dibatalkan sepihak oleh Polri dengan alasan tidak jelas," ungkap Malik kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia menenggarai, pembatalan tanpa alasan yang jelas dari Polri semakin meyakinkan dirinya bahwa ada sesuatu dibalik itu semua.
"Saya makin yakin dengan keputusan Polri seperti ini ada agenda terselubung dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya Panja Mafia Pemilu ini," kata Malik.
Dengan kejadian tersebut, dirinya berharap Polri mau menghargai lembaga negara yaitu DPR.
"Jangan sampai kami berpikir bahwa Kepolisian sebagai alat penegak hukum ikut melindungi pelaku mafia pemilu," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Sementara itu, terkait pernyataan Denny Kailimang yang merupakan kuasa hukum mantan anggota KPU sekaligus salah seorang Ketua Departemen DPP PD Andi Nurpati yang akan melaporkan anggota Panja ke BK dan akan mempidanakannya, dirinya sebagai anggota panja mempersilakannya langkah tersebut.
"Seingat saya statemen anggota Panja masih dalam koridor hukum dan tetap dalam konteks dugaan. Anggota Panja Mafia Pemilu mempunyai hak bersuara dan pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3," ujarnya.
Ditambahkan, apa yang dibicarakan oleh anggota Panja didasari fakta-fakta yang muncul dari berapa keterangan di Panja dengan mengedapankan azas praduga tak bersalah.
"Kita sebagai anggota panja tidak menekan aparat/polisi, kita hanya minta polisi bekerja obyektif dan profesional. Kita punya data yang kuat tentang kemungkinan dugaan keterlibatan beberapa orang dalam kasus ini," ungkapnya.
Apa yang dilakukan polisi dengan menetapkan tersangka (Mashuri Hasan) belumlah cukup sebab tugas selanjutnya adalah pelaku utama dari peristiwa ini.
"Kita meyakini bahwa ada kejahatan pemilu yang terorganisir dibalik peristiwa ini," tandas Malik.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
